TERNATE, HR – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyikapi soal aksi warga Kelurahan Akehuda, RT 04 hingga RT 08 soal banjir. DPRD menilai aksi warga ini bagian dari luapan kekesalan atas apa yang mereka alami dan hadapi.
“Aksi ini juga bagi saya menjadi bagian dari reaksi publik terhadap program 100 hari kerja Tauhid – Jasri soal sampah dan lingkungan, kemudian masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintahan ini akan pola penanganan sampah partisipatif,” aku Anggota Komisi III DPRD Ternate, Nurlaela Syarif, Sabtu (26/6/2021).
Nella mengatakan, memang ujung tombaknya ada di jaringan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan RT dan RW. Bahkan, sesuai hasil investigasi memang diselokan tersebut, sedimen tanah dan lumpur sudah sama tinggi.
“Bagi kami Komisi III DPRD langkah dan upaya Pemkot lewat prioritas penanganan sampah memang butuh kerja ekstra karena persoalan anggaran, tapi kami optimis TULUS mampu kreatif dan mencari solusi untuk perlahan atasi persoalan banjir dan sampah,” ungkapnya.
Nella menyarankan, agar Pemkot maksimalkan pemerintah kelurahan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lurah segera dicairkan, setelah itu dibuat indikator kinerja salah satunya penanganan sampah, insentif RT/RW maksimalkan khusus untuk kinerja menjaga lingkungan mereka dan budayakan membuang sampah jangan di selokan dan barangka, kemudian masyarakat diajak bisa memilah sampah basa kering.
“Wali Kota harus tegas lewat instrumen ini, berikan insentif tapi ukur lewat kinerja, dan ada sistem reward dan panishman soal urusan sampah dan lingkungan,” pungkasnya.(nty)
