WEDA,HR– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halnahera Tengah menilai kinerja PT. Intim Kara yang mengerjakan proyek Multi Years Jalan Hotmix di Patani asal asalan.
Sebanyak 7 Proyek Multi Years pemerintah kabupaten Halmahera Tengah , salah satunya jalan hotmix yang berada di Kecamatan Patani yang dikerjakan PT Intim Kara asal jadi serta tidak ada pengawasan dari kontraktor maupun dinas tekhnis.
Selaku Anggota Komisi III DPRD dengan bidang tugas pengawasan masalah Pembangunan, saya ingatkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PUPR agar mobile pengawasan tekhnis dilapangan, sebab dengan keterbatasan waktu biasanya pihak rekanan kontraktor akan melaksanakan pekerjaan hanya mengejar target penyelesaian tanpa melihat kualitas.
Karena itu, dia mendesak kepada PPK yang menangani pekerjaan tersebut harus stanbay berada dilapangan 1×24 jam untuk terus lakukan evaluasi sampai selesai, sebab esensi dari manfaat sebuah bangunan dilihat dari kualitas bukan dari aksesoris serta target pencapainya,”ungkap Nuryadin Ahmad anggota komisi III DPRD Halteng,saat dikonfirmasi wartawan.
“Laporan dari masyarakat bahwa saat ini pekerjaan MY saat ini telah dilaksanakan tahap penyelesaian tapi PPK dan Konsultan Pengawasan tidak ada di tempat ini sangat disayangkan,”bebernya.
Salah satu contoh adalah pekerjaan hotmix ruas jalan Bakajaya-Tepeleo yang dikerjakan oleh PT. Intim Kara, saat ini suda tahap hotmix tapi kualitas jalan diragukan karena permukan aspal masi keliatan pori krilkil,ini jalan dipakai dengan tahun apalagi anggran sangat besar ,terkesan proyek jalan asal jadi,”cetus Nuryadin.
Masalah tersebut dinas teknis harus segera turun untuk mengecek seluruh pekerjaan tersebut termasuk Hotmix Pulau Gebe, GOR, Pasar Lelilef dan Pasar Fidi Jaya.
“Harus ada keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ultimatum kepada rekanan untuk memperhatikan kualitas pekerjaan tersebut, karena menurut saya 7 program strategis ini adalah 50 persen keberhasilan Visi besar Elang – Rahim ada disitu,”harapnya.
Sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2017 – 2022, karena itu jangan sampai tidak tuntas, karena proyek tersebut cukup besar menyedot anggaran APBD karena menjadi program strategis Pemerintah Daerah sehingga banyak program kegiatan mendesak lainya diabaikan akibat APBD diprioritaskan untuk projek MY.
Dia menambahkan, di bulan September akan dilakukan evaluasi menyeluruh dan kalau terdapat pekerjaan yang tidak tuntas ataupun kualitas tidak sesuai maka saya akan desak kepada Pimpinan DPRD untuk membentuk Pansus MY supaya para rekanan dipanggil untuk diperiksa.
“Prinsip saya berharap nama baik Kepemimpinan Bupati Elang Rahim tidak boleh tercoreng akibat kelalaian dari para kontraktor yang tidak mewujudkan program mereka,”tutupnya.(red)
