TERNATE,HR—Sebanyak 163 dosen pendamping lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Khairun (Unkhair) mengikuti Training of Trainer (ToT), di Aula Nuku, Gedung Rektorat, Kampus II Unkhair, Ternate, Senin (7/7/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan untuk Mendukung Implementasi Kampus Berdampak.”
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unkhair, Prof. Dr. Sundari, S.Pd., M.Pd, menjelaskan ToT diselenggarakan sebagai bentuk pembekalan dan penyamaan persepsi di kalangan DPL terkait skema dan teknis pelaksanaan KKN tahun ini.
“Kegiatan ini penting untuk menyatukan pemahaman mengenai tugas DPL, khususnya dalam skema tambahan. Karena kondisi efisiensi nasional, pelaksanaan KKN sempat tertunda satu tahun,” ujarnya.
Prof. Sundari menambahkan bahwa kegiatan ini, para DPL juga diberikan materi tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan selama mendampingi mahasiswa di lapangan. Sesi tersebut disampaikan langsung oleh Irfan Zam Zam, S.E., M.Sc.Ak., CFA, Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Unkhair.
Tahun akademik 2025/2026, Unkhair menerapkan beberapa skema pelaksanaan KKN. Selain skema reguler seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat pula KKN Kebangsaan, KKN Kolaborasi antara Unkhair, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Halmahera (UNIERA) yang dipusatkan di Tobelo, serta skema baru yang dinamakan KKN Efisiensi.
“Skema efisiensi merupakan respons terhadap isu nasional tentang efisiensi anggaran di awal tahun. Kami menyusun model KKN yang terintegrasi dengan program magang, penelitian, dan pengabdian yang telah berjalan di fakultas-fakultas, disertai dukungan pakta integritas dari dosen,” jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini baru dua fakultas yang telah menyatakan kesediaannya menerima skema efisiensi tersebut melalui pakta integritas. Prof. Sundari menegaskan bahwa LPPM tetap menjunjung prinsip objektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan program.
Rektor Unkhair, Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum, dalam arahannya menyampaikan panduan akademik terbaru, Unkhair kembali menggunakan istilah Kuliah Kerja Nyata (KKN), menggantikan istilah sebelumnya, Kuliah Bersama Masyarakat (Kubermas).
“Dulu kami mengubah istilah menjadi Kubermas karena citra negatif KKN yang identik dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun karena Kemdiktisaintek tetap menggunakan istilah KKN, kita perlu kembali menyesuaikan agar tidak tertinggal dalam program-program nasional,” jelasnya.
Menurut rektor, penggunaan istilah Kubermas menyebabkan beberapa program kementerian tidak dapat diakses oleh Unkhair. Oleh karena itu, perubahan kembali ke istilah KKN telah melalui pertimbangan dan keputusan Senat Universitas.
Lebih lanjut, rektor menyampaikan bahwa tidak semua wilayah bersedia menerima mahasiswa KKN, meski di sisi lain ada pula pemerintah daerah dan lembaga yang antusias menerima dan bahkan mengintegrasikan KKN ke dalam program tematik mereka.
“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus berinovasi. Dengan jumlah peserta yang besar, kita harus memastikan distribusi yang merata dan pelaksanaan yang berdampak nyata di masyarakat,” ujarnya.
Rektor juga menekankan pentingnya peran DPL dalam mendampingi mahasiswa di lapangan. “Melalui para DPL, kita harapkan nilai-nilai positif ditanamkan. Mahasiswa tidak hanya belajar di luar kampus, tapi juga menguatkan identitas akademik sebagai bagian dari solusi masyarakat,” tutupnya.(red)
Untuk diketahui, jumlah mahasiswa Universitas Khairun yang mengikuti program KKN tahun ini tercatat sebanyak 1.726 orang. (Kehumasan)*
