WEDA,HR—-Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengalami masalah keuangan yang sangat prihatinkan. Penyebabnya, keuangan pemkab Halteng saat ini terjun bebas.
Masalah keuangan ini, kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad merasa prihatin dengan kondisi keuangan Pemda Halteng saat ini.
“Saya merasa sedih dengan kondisi keuangan daerah yang terjun bebas,” kata Nuryadin Ahmad, kepada media.
Dimana kata Nuryadin, seluruh PNS Halteng bersama pemerintah desa merasa karena sampai saat ini tidak kejelasan penerimaan gaji.
“Ini patut dipertanyakan skema pengelolaan keuangan daerah,” ucap Ketua Banggar itu.
Nuryadin bilang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), ia menjelaskan, gaji PNS masuk dalam salah satu komponen belanja yang bersifat paten dan hak PNS diatur dalam Undang-undang karena berkaitan dengan hajat hidup PNS.
Nuryadin menegaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) semestinya menggunakan metode (The Money Guard) atau uang antisipas sebagai pasiv aktif sehingga ada saldo cash di setiap akhir bulan atau akhir triwulan.
Metode uang jaga-jaga menurut Nuryadin, tujuannya sebagai langkah ikhtiar dalam mengantisipasi kegiatan pelayanan pemerintahan yang force majoor.
“Kita ini berpemerintahan yang dalam ketentuan perundang-undangan diamanahkan kepada kita bahwa tupoksi utama pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat,”terangnya.
Oleh karena itu, ketika fungsi pelayanan sedikit terabaikan maka dipastikan komitmen pemerintahan sipil atau civil society akan dipertanyakan oleh publik.
Bagi Nuryadin, kondisi keuangan seperti ini tentu akan muncul penilaian miring terhadap kemampuan tim anggaran Pemerintah Daerah.
Menurutnya, masalah pemerintahan yang cukup krusial harus ada perhatian serius dan menjadi pembelajaran oleh pimpinan supaya hal semacam ini tidak terulang kedepan.
Nuryadin berharap, TAPD menjelaskan masalah tersebut kepada publik terkait keterlambatan ini. Aapa masalahnya supaya tidak ada spekulasi publik yang macam-macam.
“Jangan sampai ada yang berkesimpulan keuangan daerah kita sudah kolaps,”ungkapnya.
Politisi PDIP ini lantas menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati mengevaluasi kinerja TAPD. Menurutnya, TAPD Pemda Halteng belum menunjukan kinerja dalam sebuah sistem team work.
“Ego sektoral masih terlalu mendominasi birokrasi kita,”ujarnya.
Nuryadin juga mendesak pimpinan DPRD melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan TAPD Pemda Halteng untuk meminta penjelasan terkait pembayaran gaji PNS dan solusinya.
Sekaligus kata Dia, meminta ringkasan APBD hasil penyesuaian terhadap instruksi revocusing yang dimintakan oleh Kementrian Keuangan.
“Kita harus tau program dan kegiatan mana saja yang mau ditangguhkan. Mana yang harus dikasih bintang dan lain sebagainya. Semua itu harus mendapat penjelasan lebih dulu dengan DPRD,”paparnya.
Anggota DPRD asal Patani ini berharap TAPD bergerak cepat karena jangan sampai ada penilaian publik yang buruk terkait masalah ini. (rid)
