JAILOLO,HR—-Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, menemukan sejumlah masalah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat. Hal ini terungkap setelah Pansus DPRD Halbar melakukan identifikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Halbar James Uang atas APBD Tahun 2022, Selasa (11/04/2023).
“Setelah kami melakukan identifikasi ada 19 poin masalah dalam LKPJ Bupati Halbar atas APBD Tahun 2023,”ungkap Koordinator Pansus Riswan Hi Kadam.
Dia mengaku, dari 19 poin LKPJ Bupati, di dalamnya termasuk proyek yang bersumber dari dana PEN, hutang pihak ketiga Tahun 2022 dan pergeseran APBD Tahun 2022.
“Temuan ini akan dijadikan sebagai Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pansus. Dan hari ini kami akan mengajukan 19 poin masalah ke Pemda agar segerah menyiapkan datanya,”ucap Riswan Hi Kadam yang juga Wakil Ketua II DPR Halbar.
Lanjut Riswan, pembentukan pansus ini adalah harga diri bagi DPRD Halbar, maka yang masuk dalam Pansus tetap bekerja sungguh-sungguh, karena akan dipertanggung jawabkan kepada publik Halmahera Barat.
Dia menambahkan, terkait temuan tersebut, pihaknya akan mengundang dan meminta kepada pihak BPS Halbar sebagai narasumber untuk menguji RPJMD yang dituangkan dalam LKPJ APBD Pemda Halbar tahun 2022 dalam indikator mikro.
Pansus juga akan meminta keterangan ada kepada Bidang Ahli Konstruksi sebagai narasumber atas permasalahan proyek yang bersumber dari Dana PEN.
“Selain dari itu pihak Pansus juga mengundang dan meminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk menjadi narasumber Pansus,”tutup Riswan.(MS)
src="https://halmaheraraya.id/wp-content/uploads/2024/06/FB_IMG_1718552247118.jpg"width="970" />
