PULAU MOROTAI,HR – Pemkab Morotai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) klarifikasi soal belum dibangunnya talud di Desa Mira, Doku Mira dan Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur (MIDORA). Belum terlaksananya pembangunan talud membuat Aliansi MIDORA melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (13/7/2023).
Di depan masa aksi, mewakili pemerintah daerah Kepala BPBD Pemkab Morotai, Muslim Jumaati, menjelaskan bahwa pihaknya kemarin bersama Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Dirjen Cipta KaryaKementerian PUPR RI dan anggota tim, sudah turun melakukan verifikasi langsung talud tersebut.
Muslim Jumaati mengungkap bahwa pembangunan talud untuk Desa Mira, Rahmat dan Doku Mira, sudah dilakukan sejak tahun 2016. Pembangunan talud itu seluruhnya adalah bantuan dari RR Kementerian PUPR RI. Kemudian RR Kementerian PUPR RI bekerjasama dalam hal ini dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI.
“Saya orang pertama yang menggagas untuk desa Rahmat, Mira dan Doku Mira harus dapat bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi talud. Namun setelah tim verifikasi dari pusat turun, ternyata dalam juknis, desa yang sudah pernah mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi itu tidak lagi mendapatkan kembali,” terangnya.
Menurut Muslim, itu aturan yang diatur dalam kebijakan pusat. Tetapi bisa ditindaklanjuti dengan anggaran daerah. Bisa juga melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) dan bisa juga dari sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan kebencanaan.
“Artinya, langkah yang kami ambil adalah tanggap darurat, juga langkah yang ditempuh oleh Pj Bupati melalui Sekda. Dan saya sendiri sebagai Kepala BPBD diperintahkan untuk segera menindaklanjuti kegiatan terutama di Desa Rahmat, karena sudah rapuh dan anggarannya itu kami sudah buat tinggal action planning-nya di lapangan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, talud Desa Rahmat akan dibuat dengan rekonstruksi baru bordir, bukan penahan batu. Sekarang tahapannya tinggal memasukan permintaan anggarannya ke dinas keuangan.
“Pak Bupati sudah desak saya untuk action di lapangan, cuma namanya kerja pakai alat butuh anggaran sehingga harus melalui proses. Dalam proses anggaran butuh waktu, tidak serta-merta begitu diusulkan langsung anggarannya keluar,” tegasnya.
Untuk itu, Kepala BPBD berharap kepada masa aksi MIDORA agar tidak perlu berpikir bahwa ini rekayasa, tidak. Karena usai terima masa aksi Kepala BPBD pasti kontak Bupati, kalau Bupati perintahkan segera ambil langkah secepatnya, pihaknya akan ambil langkah sebelum anggaran itu cair.
“Pihak yang kita minta untuk mereka laksanakan itu butuh anggaran untuk mobilisasi, anggaran BBM dan seterusnya. Kalau mereka siap kerja mendahului anggaran saya bisa turunkan mereka. Insya Allah dalam minggu ini saya akan berupaya turunkan mereka. Perintah tidak main-main dalam hal tanggap darurat ini,” janji Kepala BPBD Morotai, Muslim Jumaati.
Sementara Kepala Dinas PUPR Morotai, M Jain, saat dikonfirmasi terkait tuntutan Aliansi MIDORA di kantornya, pihaknya tidak berada di tempat alias keluar daerah, “Pak Kadis keluar daerah” jawab singkat salah satu staf di Dinas PUPR Morotai. (*)
