TERNATE,HR – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/5), di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate.
Dalam sambutan yang emosional namun penuh data, Gubernur Sherly menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang luar biasa mencapai 34 persen (YoY) pada 2025 dan tetap bertahan di angka 19,3 persen pada Kuartal I 2026 harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput, terutama petani dan nelayan.
Gubernur mengungkapkan kegelisahan masyarakat mengenai ketimpangan antara angka pertumbuhan ekonomi dengan realitas di lapangan. Ia menyoroti bahwa dari total 6.300 km ruas jalan provinsi dan Kabupaten, terdapat 1.900 km (30 persen) yang mengalami rusak berat.
“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. 80 persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah dengan memastikan hasil panen dan tangkapan mereka bisa sampai ke pasar dengan cepat melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi,” tegas Gubernur.
Sebagai solusi konkret, Gubernur mendorong kebijakan “Out of the Box” dengan skema pembiayaan target Rp4,5 triliun untuk menuntaskan jalan rusak, melalui:
1. Optimalisasi APBD, minimal 10 persen dialokasikan untuk infrastruktur.
2. Skema Lapen (Lapisan Penetrasi): Memprioritaskan fungsionalitas jalan.
3. Inovasi Kontrak Payung: Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung jasa konstruksi dengan pendampingan LKPP, yang berhasil mengefisiensi anggaran hingga 30 persen.
Tidak hanya bangunan fisik, Gubernur juga menaruh perhatian besar pada akses pendidikan. Menanggapi data bahwa 50 persen anak SD di beberapa Kabupaten tidak lanjut ke SMP dan SMA, ia telah mengambil langkah progresif sejak 2025 dengan menggratiskan uang komite SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara.
Hasilnya nyata, angka anak yang tidak lanjut SMA turun 50 persen (dari 20 ribu menjadi 10 ribu anak). Pada 2026, Gubernur akan meluncurkan Pilot Project Sekolah Jarak Jauh di Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk memastikan anak-anak di pulau terpencil tetap bisa meraih ijazah SMA.
Acara ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI, Dr. Medrilzam, yang mengapresiasi visi Gubernur. Bappenas mendorong Maluku Utara untuk mulai melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang, seperti sektor pangan (kelapa dan pala) serta pariwisata melalui KEK Morotai.
Bappenas juga berkomitmen membantu penyusunan Masterplan Kota Sofifi agar layak menjadi pusat pemerintahan yang berkelanjutan, serta mendukung usulan pembangunan desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Sementara itu Kepala Bappeda Malut, M. Sarmin S. Adam, melaporkan bahwa Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian panjang koordinasi teknis. Adapun 5 prioritas utama yang ditetapkan adalah:
1. Akselerasi pemenuhan layanan dasar.
2. Percepatan konektivitas wilayah.
3. Pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi SDA.
4. Reformasi birokrasi dan inovasi daerah.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Di akhir sambutannya, Gubernur Sherly mengingatkan seluruh Kepala daerah untuk sinkronisasi data (DED) agar usulan ke pusat tidak tertolak oleh sistem.
“Kita hidup hanya sekali. Menjadi kepala daerah adalah amanah. Biarkan masa jabatan kita benar-benar bermanfaat buat banyak orang,” tutupnya disambut tepuk tangan para hadirin.
Acara ini juga dihadiri oleh, Wagub Sarbin Sehe, Ketua Deprov Malut, Iqbal Ruray, Direktur Pembangunan Indonesia Bappenas, Ika Retna Wulandary, Forkopimda Malut, 10 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekprov, serta Kepala Kementerian dan Lembaga terkait.(***)
