JAILOLO,HR—-Pasca dibentuk kemudian diparipurnakan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun 2022 tanggal 31 April 2022 lalu langusng tancap gas mengingat waktu kerja pansus hanya 30 hari. Hal ini disampikan salah satu anggota Tim Pansus Dasril Hi. Usman, S.Psi.,M.AP yang juga Ketua Komisi II DPRD Halbar, Rabu (12/04/2022).
Menurut Dasril Hi Usman, apa yang disampaikan oleh Riswan Hi Kadam selaku salah satu Koordinator Pansus LKPJ Bupati patut diapresiasi dan didukung penuh oleh anggota pansus lain. Karena yang disampaikan 19 Poin atau 19 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang ditemuakan Pansus dalam LKPJ Bupati Tahun 2022.
Ketua Komisi II juga memyampaikan bahwa yang lebih miris lagi, Ketua Fraksi Demokrat Frangki Luang meminta terhadap pucuk pimpinan DPRD agar bubarkan Pansus terkait penyelusuran LKPJ Bupati James Uang Tahun 2022
“Bukannnya Ketua Fraksi Demokrat Frangki Luang masuk dalam Tim Pansus dan ikut menyetujui terbentuknya Pansus LKPJ Bupati. Lalu blakan-blakan meminta kepada pucuk pimpinan DPRD agar membubarkan Pansus,”ujar Ketua DPD PAN Halbar.
Kata Dasri, perlu diketahui paska pansus LKPJ Bupati Berakhir akibat karena waktu maka DPRD Halbar bakal melanjutkan dengan pembentukan Pansus Pinjaman PEN. Ini adalah bukti keseriusan DPRD Halbar. Dan perlu Saya sampikan bahwa salah satu poin yang pansus temuakan masalah Dalam LKPJ Bupati adalah Dana Pinjaman PEN tidak tercantum dalam LKPJ Bupati Tahun 2022.
“Sekarang kita lihat pasca terbentunya Pasnsus DPRD lalu salah satu Koordinator Pansus menyampikan ke media tiba-tiba Bupati James berkomentar, Kabag Humas Pemda berkomentar bahkan Ketua Fraksi Demokrat berkomentar untuk membubarkan Pansus padahal dia sendiri ada dalam Tim Pansus DPRD ini adalah bentuk kepanikan dari mereka,”ujar Dasril.
Dikatakannya, jika pernyatannya Bupati bahwa masyarakat sudah menikmati Proyek PEN tidak apa-apa itu hak bupati nanti yang menilai adalah masyarakat, karena masyarakat saat ini sudah cerdas-cerdas semua.
Lanjut Dasri, perlu diingat akibat dari pinjaman PEN mengakibatkan terganggu perekonomian yang ada di daerah. Padahal pinjaman PEN ini kan tujuannya pemilihan ekonomi kita. Namun buktinya atas pinjaman PEN mala lebih menggorogoti APBD Kita saat ini sampai tahun 2029 mendatang. Untuk itu penting adanya dukungan masyarakat terhadap kerja-kerja pansus DPRD agar Pansus DPRD lebih Fokus bekerja untuk mungungkap Masala-masala yang terjadi dalam LKPJ Bupati Halbar.
“Perlu kami sampikan bahwa, pasca dari kerja-kerja Pansus. Dari hasil pansus kami akan mempublikasikan secara detail atas temua Pansus dalam LKPJ Bupati Halbat agar masyarakat Halmahera Barat tau yang sebenarnya,”tutupnya.(MS)
