MOROTAI,HR—Kepala Badan (Kaban) Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Morotai, Suriani Antarani lebih memilih tak banyak bicara soal realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) khusunya tim vaksinator tahun 2021 senilai Rp. 5,7 miliyar yang dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai saat rapat dengar pendapat belum lama ini.
Meski saat saat rapat dengar pendapat, Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane dan salah satu anggota DPRD Rasmin Fabanyo meminta Kepala BPKAD menjelaskan soal data pencairan anggaran sebesar Rp. 5,7 miliyar dari total pagu anggaran senilai Rp. 8,7 miliyar.
“Kami minta Ibu Kepala BPKAD menjelaskan realisasi anggaran Covid-19 untuk tenaga vaksinator yang saat ini beredar,”pinta Rasmin Fabanyo kepada Suriani.
Hanya saja, permintaan M. Rasmin itu belum bisa ditanggapi lebih oleh Kepala BPKAD disebabkan karena salah satu staf pemegang data realisasi anggaran tidak berada di tempat.
“Saya belum bisa jelaskan, karena staf saya pemegang data lagi keluar daerah,”kata Suriani dihadapan aktivis mahasiswa, anggota DPRD dan sejumlah tim vaksinator.
Walaupun begitu, Rasmin kembali ngotot agar Kepala BPKAD bisa menjelaskan realisasi Rp 5,7 miliyar itu meski hanya secara umum. Namun, permintaan Rasmin itu tetap saja tidak bisa dijelaskan oleh Kepala BPKAD
Diketahui, rapat dengar pendapat merekomendasikan agar pertemuan berikutnya, Kepala BPKAD wajib menyiapkan data yang diminta DPRD. Sebab, data itu menjadi penting sebagai data pembanding. (lud)
