TERNATE,HR- Dua dosen Universitas Khairun Ternate yang sama-sama di bidang ekonomi beda pendapat soal Pemda dan DPRD Halmahera Selatan menyepakati peningkatan PAD pada APBD Perubahan 2021.
Mohtar Adam sebelumnya megatakan bahwa ambisi Pemda Halmahera Selatan dalam mengenjot peningkatan PAD pada APBD-P 2021 bakal beresiko terjadi pelebaran defesit keuangan daerah, sementara DR. Amil Jusup justru menyebut Mohtar Adam keliru.
Amil Jusup, yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair ini menyebutkan, sah-sah saja jika Pemda Halmahera Selatan punya target APBD yang meningkat. Menurutnya, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang baru, sehingga berbeda dengan sebelumnya.
“Realisasi APBD biasanya tidak capai target, dan itu wajar dalam pengelolaan keuangan. Karena pemda menetapkan target tujuannya agar semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maksimalkan kinerjanya, terutama dalam sektor penerimaan,” ujar Amil Jusup saat dimintai konfirmasi terkait pernyataan Mohtar Adam, Selasa (21/9).
Amil menambahkan, bahwa sumber penerimaan dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dari sumber penerimaan tersebut, misal PAD Pemda Halmahera Selatan bisa genjot dengan cara optimalisasi (ekstensifikasi dan intensifikasi) penerimaan baik pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya.
Selain itu kata Amil, Pemda Halmahera Selatan masih bisa menambah objek pajak dan upayakan mengurangi terjadinya kebocoran, serta pengelolaan aset daerah secara benar sehingga bisa menjadi penerimaan.
“Yang perlu dipahami adalah bahwa realisasi pasti tak sesuai target yang ditentukan. Hanya saja bagaimana Pemda Halmahera Selatan bisa optimalkan sumber penerimaan dari PAD, yakni dengan arah kebijakan yang susah tertuang dalam renstra OPD,” sambung Amil.
Dijelaskan dia, implementasi visi misi kepala daerah yang tertuang dari renstra RKPD juga harus capai target penerimaan yang maksimal.
“Jadi Pak Ota (Mohtar Adam) keliru. Kalau kita cek di daerah mana saja realisasi selalu tidak capai target. Yang terpenting pemda mampu meningkatkan penerimaan agar belanja publik juga bisa meningkat yang berdampak pada pembangunan daerah/masyarakat. Karena APBN maupun APBD menggunakan model defisit shngga realisasi selalu tidak capai target,” pungkas Amil.
Sementara itu, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan, penetapan kenaikan PAD adalah bagian dari strategi Pemda Halmahera Selatan dalam mengoptimalkan target pendapatan. Karenanya, SKPD penghasil tentu akan dipacu untuk mencapai target tersebut.
Adapun sumber pendapatan yang dapat mendongkrak PAD pada sektor disebut Usman, yakni pajak penerangan jalan di kawasan industri pertambangan Pulau Obi, pajak galian C di kawasan industri Pulau Obi, pajak restoran di kawasan industri Pulau Obi, retribusi IMB, dan pajak PBB P2 di kawasan industri Pulau Obi.
Kemudian, lanjut Usman, retribusi IMTA atau izin masuk tenaga kerja asing, retribusi sektor perikanan, pajak hotel dan restoran dalam kawasan perkotaan Labuha, dan pajak reklame.
Usman bilang, selain disebutkan tersebut masih banyak sumber pendapatan yang dapat maksimalkan dalam rangka mencapai target realisasi pendapat.
“Kami juga punya strategi tersendiri apabiila pada minggu terakhir bulan November nanti belum memenuhi target, maka akan dilakukan tindakan pengendalian anggaran untuk menjaga posisi kas daerah,” imbuh Usman.(red)
