TERNATE, HR – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate mengadakan rekonsiliasi aset triwulan II, di Aula Lantai II Kantor BPKAD Kota Ternate, Rabu (4/9/2024).
Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdullah Hi. M Saleh mengatakan, rekonsiliasi merupakan kegiatan untuk mencocokan data transaksi keuangan dengan data transaksi pembukuan barang milik daerah berdasarkan dokumen sumber yang sama.
“Ini supaya ada kecocokan di keuangan dan aset, di kegiatan tadi juga itu tim pengamanan barang milik daerah Kota Ternate sudah terbentuk. Sehingga dalam waktu dekat ini akan dilakukan pengamanan barang milik daerah berupa aset tidak bergerak (tanah), makanya tadi dihadirkan salah satu narasumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari), karena mereka juga masuk dalam pengamanan barang milik daerah,” ucapnya.
Abdullah mengakui, banyak lahan milik daerah yang belum bersertifikat. Jumlah aset yang tercatat 1.195 bidang tanah diantaranya 254 bidang sudah bersertifikat dan 941 bidang belum bersertifikat.
“Pertemuan tadi itu kita minta ke setiap OPD mencatat aset tidak bergerak agar menyampaikan data mana yang sudah clean and clear disampaikan ke BPKAD untuk turun ke lapangan bersama BPN untuk membuat sertifikat. Bagaimana kita mengamankan barang milik daerah khususnya aset tidak bergerak baik pengamanan dari sisi administrasi, fisik maupun hukum. Sehingga kedepan aset kita terkelola secara maksimal,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Ternate, Salim Albaar menuturkan, rapat tadi itu bagaimana melakukan pengamanan terkait aset terutama lahan. Jadi disampaikan ke pihak Kejaksaan untuk memberikan petunjuk agar tidak berdampak hukum.
“Bagaimana pemeliharaan, pengamanan dan juga kami menyampaikan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD). Jadi ini merupakan cikal bakal awal daripada bagaimana diperoleh aset Pemda. Dokumen ini belum ada, harus dibuat bagaimana rencana pengadaan barang milik daerah. Bagaimana rencana untuk pemindatanganan barang milik daerah, bagaimana penghapusan barang milik daerah, ini disatukan dalam dokumen RKBMD,” bebernya.
Salim menambahkan, ini nanti menjadi rencana awal agar OPD tahu barang milik daerah apa saja yang mau dianggarkan tahun depannya.
Sekadar diketahui, rapat tersebut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing – masing dinas.(nty)
src="https://halmaheraraya.id/wp-content/uploads/2024/06/FB_IMG_1718552247118.jpg"width="970" />
