LTERNATE,HR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Bappelitbangda Kota Ternate. Langkah ini diambil guna mengevaluasi efektivitas layanan ambulance laut yang menghubungkan tiga pulau terluar di Ternate, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti.
Rapat evaluasi ini dipicu oleh kasus kematian seorang warga Pulau Moti yang dugaan kuat akibat adanya kelalaian dalam pelayanan transportasi medis. Selain dinas terkait, RDP tersebut juga dihadiri oleh tiga orang perwakilan masyarakat dan pemerhati kesehatan dari Moti yang menyampaikan aspirasi serta ketidakpuasan atas pelayanan kesehatan di wilayah mereka.
Menurut Wakil Ketua DPRD Ternate, Amin Subuh dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan telah memberikan penjelasan terkait rekam medis almarhum serta kronologi penanganan pasien. Pihak dinas menegaskan bahwa tindakan medis dan upaya rujukan sudah dilakukan secara maksimal sesuai prosedur yang ada.
Meski demikian, Amin menekankan evaluasi menyeluruh tetap harus dilakukan untuk memastikan pelayanan publik, khususnya penanganan darurat kesehatan, berjalan optimal tanpa hambatan operasional.
Sebagai langkah konkret ke depan, DPRD bersama OPD terkait menyepakati sejumlah poin penting, yakni penambahan armada ambulance laut agar setiap Puskesmas di pulau terluar Batang Dua, Hiri, dan Moti memiliki fasilitas armada sendiri. Kemudian, kesiapan tenaga medis, Dinas Kesehatan diminta memastikan kesiapan dan keberadaan tenaga medis yang memadai di setiap Puskesmas pulau terluar. Serta sinergi dan operasional, memangkas kendala birokrasi dan operasional, seperti kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.
“Prinsipnya kita tidak saling menyalahkan. DPRD berharap seluruh instansi terkait hadir membawa solusi. Ketika masyarakat membutuhkan, armada dan fasilitas rujukan harus dalam kondisi siap,” tegas Amin, Rabu (2/9/2026).
Pihak Bappelitbangda Kota Ternate juga telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan kajian penganggaran dan penyediaan fasilitas armada pendukung tersebut agar dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Sementara, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly menilai armada speedboat ambulans laut yang ada saat ini tidak cukup untuk melayani kebutuhan di tiga pulau.
“Satu unit tidak bisa mencakupi semuanya. Kami mengusulkan ada tambahan minimal satu unit lagi, khususnya untuk wilayah Moti, agar pelayanan medis darurat tidak terganggu dan tetap cepat tercover,” ujar perwakilan Bappeda.
Thamrin menyarankan agar aspek penganggaran operasional yang sebelumnya berada di Dinas Perhubungan (Dishub) dipindahkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes). Meskipun fungsi teknis perhubungan ada di Dishub, aset armada berada di bawah Dinkes. Kedua instansi diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi pengelolaan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
“Soal anggaran tidak ada masalah, alokasi BBM masih ada. Poin utamanya adalah penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Dishub dan Dinkes,” ucapnya.
Menanggapi isu dan polemik yang berkembang di masyarakat terkait penyebab wafatnya almarhum Harun saat proses evakuasi, Bappelitbangda mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi secara liar.
“Menentukan penyebab kematian adalah wewenang tim medis. Informasi yang menyebutkan adanya keterlambatan sebagai pemicu utama adalah hal yang tidak tepat. Kami berharap masyarakat tidak memperpanjang polemik ini,” tutupnya.(nty)
