HALTIM,HR- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai merancang skema pembiayaan untuk mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maba lebih mandiri dalam mengelola operasionalnya pada 2027. Persiapan itu menjadi bagian dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2027.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat menggelar pertemuan dengan manajemen RSUD Maba, para kepala ruangan, Inspektur Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Rabu, 16 September 2026.
Pertemuan tersebut tidak sekadar membahas kebutuhan anggaran. Pemerintah daerah ingin memetakan persoalan pelayanan rumah sakit sekaligus kebutuhan yang harus dimasukkan dalam rancangan APBD 2027.
Ricky mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Menurut dia, penguatan RSUD Maba juga berkaitan dengan dukungan Kementerian Kesehatan serta arah kebijakan pemerintah pusat.
“Tahun ini RSUD Maba betul-betul mendapatkan bantuan, dan target kita di tahun 2027 RSUD Maba sudah harus mandiri dalam mengelola operasionalnya,” kata Ricky.
Karena itu, pemerintah daerah turun langsung mengevaluasi kebutuhan rumah sakit. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dalam APBD 2027.
Menurut Ricky, evaluasi mencakup kondisi pelayanan bagi masyarakat Halmahera Timur maupun kebutuhan sektor swasta yang selama ini memanfaatkan fasilitas RSUD Maba.
Ricky mengatakan pengalokasian anggaran untuk tenaga honorer tidak lagi menggunakan skema reguler sejak 2025. Pemerintah daerah kini mencari alternatif pembiayaan agar pembayaran honorarium tetap dapat berjalan.
Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah membangun pola kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Timur.
“Kami sedang mencari formula dan berdiskusi dengan pihak perusahaan untuk membantu menalangi pembayaran honorer. Langkah ini masih dalam tahap pembahasan intensif,” ujarnya.
Di sisi lain, kebutuhan tenaga medis juga menjadi perhatian. Ricky menyebut kebutuhan tujuh dokter spesialis dasar di RSUD Maba secara umum telah terpenuhi.
Namun, pemenuhan jumlah dokter dinilai belum cukup untuk menjamin pelayanan 24 jam. Pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan dokter pada sejumlah bidang spesialis dengan pola dua dokter untuk satu layanan.
“Satu dokter tidak mungkin bekerja penuh 24 jam tanpa jeda. Karena itu, idealnya ada dua dokter ahli di setiap stase agar bisa saling melengkapi dan bergantian tugas,” kata Ricky.
Untuk dokter umum, kata dia, jumlahnya relatif mencukupi. Kekurangan masih terdapat pada beberapa layanan spesialis yang perlu dilengkapi agar pelayanan RSUD Maba dapat berjalan secara optimal.
Target kemandirian RSUD Maba pada 2027 dengan demikian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan skema pembiayaan tenaga kerja, kecukupan dokter spesialis, serta tata kelola operasional rumah sakit berjalan beriringan.(*)
