TERNATE, HR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan High Level Meeting (HLM), di Hotel Bela Kota Ternate, Jumat (8/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, Sekda Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara – Suryanto Andili.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, Bupati Kabupaten Kepulauan Taliabu – Sashabila Widya L Mus, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, instansi vertikal, pejabat tinggi pratama lingkup Setda Provinsi Malut, serta seluruh OPD terkait.
High level meeting ini memiliki dua agenda utama yaitu membahas perkembangan inflasi terkini dan rekomendasi upaya pengendalian harga jelang Idul Adha 2026, serta strategi percepatan realisasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Maluku Utara.
Kegiatan diawali dengan arahan strategis Gubernur Maluku Utara selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Perwakilan BI Maluku Utara selaku Wakil Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara dan tanggapan dari masing-masing kepala daerah, kepala OPD dan kepala instansi vertikal.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam arahannya menginstruksikan perlunya penguatan sinergi lintas sektor untuk mempertahankan tren inflasi di bawah rata-rata nasional melalui transformasi dari ketergantungan pasokan luar menjadi kemandirian pangan lokal.
Langkah strategis yang dipacu meliputi pembukaan 10.000 hektare sawah baru, target swasembada telur pada 2026, hingga perluasan kapasitas cold storage dan penyaluran KUR nelayan guna menjaga stabilitas harga komoditas perikanan.
Selain memperluas jangkauan pasar murah (GPM) dan subsidi ongkos angkut, Gubernur juga mendesak percepatan digitalisasi pasar tradisional melalui penuntasan area blankspot serta penyusunan kalender tanam yang komprehensif demi menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku Utara.
Kepala Perwakilan Bl Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan secara umum inflasi Provinsi Maluku Utara pada bulan April 2026 tercatat di angka 0,80% (mtm), meningkat dibanding periode Maret yang tercatat deflasi 0,54% (mtm).
Seluruh kota IHK mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 0,94% (mtm), terutama didorong oleh kelompok transportasi yang terdampak oleh kenaikan harga Avtur, dan diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.
Handi mencatat bahwa secara historis, periode Idul Adha merupakan fase kritis yang perlu diantisipasi. Komoditas seperti ikan segar, cabai rawit, beras, dan angkutan udara kerap memicu inflasi akibat lonjakan permintaan—terutama saat musim haji dan wisuda-di tengah keterbatasan pasokan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan intervensi sangat diperlukan untuk memitigasi risiko inflasi.(***)
