TERNATE, HR – Pemerintah Kota Ternate bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate merespon hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.
Menurut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, di dalam rapat tersebut, poin yang dibahas tadi ada beberapa hal yakni bagaimana tahapan proses perencanaan dan penganggaran dilihat sebagai suatu proses yang beberapa tahun itu mengalami keterlambatan.
“Kami sudah menjawab itu salah satunya tadi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang tidak berjalan baik di bulan Juli – Agustus,” jelasnya, Senin (21/10/2024) di Hotel GAIA.
Dikatakannya, ada perbedaan dalam penafsiran untuk kata konsisten, BPKAD Malut melihat adanya ketidak konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS dan RAPBD.
“Pengajuan RKPD itu masih terjadi perubahan dalam KUA-PPAS, memang secara substansial itu tidak mengalami perubahan. Yang kami lakukan ketika proses RKPD ke KUA-PPAS, kami melihat beberapa kegiatan setelah terkompilasi dengan program kegiatan dari reses DPRD terjadi penyesuaian. Kemudian di RAPBD juga terjadi penyesuaian sampai APBD ditetapkan, ketidak konsisten ini dilihat sebagai satu hal yang mendapat perhatian di tahun depan,” ujarnya.
Rizal mengatakan, Pemkot siap melakukan perbaikan sejauh perubahan yang dilakukan itu antara ketidak konsistensi yang dimaksud evaluasi antara RKPD, KUA-PPAS, RAPBD dan APBD itu tidak singkron, tetapi secara substansial isi materi program kegiatan itu tidak mengalami perubahan.
“Hitungan abis proses Musrenbang masih ada finalisasi terhadap luas dilapangan misalnya jalan atau apa yang diusulkan masyarakat pasca musrenbang,” cetusnya.
Lanjutnya, hutang bawaan 2023 sebesar Rp67 miliar kata Rizal mempengaruhi rasio perhitungan seperti belanja gaji, hutang, TPP 2023, hutang insentif, dan pajak.
“Ini sebelumnya telah dilewati dengan Banggar sebelumnya di masa anggota DPRD sebelumnya yang dimana kesepakatan itu sudah diparipurnakan. Jadi postur yang kami diskusikan sampai terjadi penyesuaian di lain – lain pendapatan yang sah misalnya galamala plaza, rasionalisasi untuk belanja modal sebesar Rp5 miliar, perjalanan dinas Rp10 miliar yang dirasionalisasi. Sebenarnya mengantisipasi terhadap PAD yang tidak akan mencapai target, sehingga Pemkot sudah punya skema untuk melihat kondisi ini. Paling tidak apa yang diikhtiarkan oleh hasil evaluasi Pemkot sudah plan mengantisipasi hutang yang akan terjadi,” tandasnya.
Rizal berharap di tahun 2025 terhadap apa yang telah disepakati dalam KUA-PPAS, pihaknya juga akan melakukan rasionalisasi setelah menerima Transfer ke Daerah (TKD) terutama di dana alokasi khusus (DAK).(nty)
