Soal Pemecatan Dwi Silvani Putra : Kalah Dua Kali di PTUN, Pemda Morotai Dituntut Ganti Rugi 

  • Whatsapp

MOROTAI,HR—- Merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan dengan keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai atas tindakan pemecatan terhadap salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Morotai, Dwi Silvani Putri, akhirnya mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Alhasil, Pemda Pulau Morotai kalah telak saat menghadapi gugatan Dwi Silvani Putri di dua pengadilan yaknii Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon dan Pengadilan Tinggi TUN Makasar.

Dimana, Pemda Pulau Morotai dibuat tak berkutik ketika gugatan Dwi Silvani yang pernah dipecat oleh Pemda Morotai dimasa kepemimpinan Bupati Benny Laos itu menang di Pengadilan TUN Ambon termasuk di TUN Makassar. Bahkan, Pemda Morotai diminta untuk segera mengganti uang puluhan juta rupiah sebagai ganti rugi atas apa yang selama di pecat dari ASN. Tidak hanya itu, Pemda Pulau Morotai juga diminta untuk segera mengaktifkan kembali Dwi Silfani sebagai ASN di Pulau Morotai.

Data yang dikantongi media ini, Silvani mengugat Pemda Morotai lantaran pemecatan dirinya tidak melalui prosedur hukum yang berlaku. Misalnya pemecatan tanpa ada surat peringatan pertama hingga ketiga, bahkan tanpa melalui proses sidang kode etik. Dengan demikian, Silvani terpaksa mengambil langkah hukum untuk menutut Pemda Morotai di PTUN Ambon.

Dari hasil putusan itu, Pengadilan memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Silfani menjadi ASN dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 250 juta. Lantaran kalah di tingkat pertama, Pemda Pulau Morotai kembali melakukan banding ke Pengadilan tinggi TUN Makassar. Hanya saja, upaya banding itu kembali membawa malapetaka bagi Pemda Morotai sendiri lantaran Pemda kembali jatuh ke jurang yang sama yakni kalah telak. Dengan demikian, Pemda Morotai dituntut untuk segera mengaktifkan kembali status Silvani, merehap nama baik serta membayar ganti rugi puluhan juta rupiah.

Kekalahan Pemda Morotai itu dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Pulau Morotai, Sulaiman Basri. Sulaiman mengaku bahwa Pemda kalah di Dia PTUN yakni TUN Ambon dan TUN Makassar.

“Yang gugat Dwi Silvani, Pemda Banding ke pengadilan tinggi TUN makasaar, hasilnya putusan TUN Makassar menguatkan putusan TUN Ambon,”akunya.

Menurutnya, pada putusan TUN Ambon, Pemda diminta untuk membayar ganti rugi kepada Silvani sebesar Rp. 250 juta, namun di TUN Makassar, biaya ganti rugi lebih kecil yakni sebesar Rp. 30 juta sekian.

“Di Ambon Rp. 250 juta, di Makasaar materil sebesar 30 juta, dengan perhitungan dipecat selama 8 bulan, membatalkan SK pemberhentian, rehabilitasi dan pemulihan hak penggugat dalam keadaan semula. Putusan turun masih jaman pak Benny Laos (mantan Bupati), pak bupati tidak eksekusi, pengadilan panggil PJ Bupati, pengaktifan PNS Dwi Silvani Putri,”katanya.

Dirinya juga menerangkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan itu dan atas dasar surat panggilan, dirinya langsung bergeser ke Ambon atas dasar surat kuasa dari PJ Bupati Muhammad Umar Ali.

“Saya ke pengadilan TUN Ambon, koordinasi, saya sampaikan bahwa terkait putusan itu PJ Bupati sudah realisasi dengan mengaktifkan kembali Dwi Silvani, hanya saja untuk eksekusi materilnya butuh koordinasi kembali, yang pastinya Pemda akan membayar,”cecernya.(lud)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.