TALIABU,HR—–Dengan kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu, dalam rangka penurunan angka prevalensi stunting, akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pemda Pulau Taliabu menerima penghargaan untuk kategori daerah tersukses menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara.
Penyerahan penghargaan langsung diberikan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Ir. M. Al Yasin Ali, diterima oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu Ramli,
bertempat di Aula Lantai 2, Red Corner Cafe N Resto Ternate, Kamis (23/2/2023).
Wakil Bupati Ramli, usai menerima piagam penghargaan kepada wartawan mengatakan, masalah penaganan stunting memang menjadi perhatian serius bagi Pemda Pulau Taliabu dalam beberapa tahun terakhir.
Dia menjelaskan, bahwa pasca dikukuhkannya tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di Kabupaten/Kota di Maluku Utara, TPPS di Pemda Pulau Taliabu sendiri langsung mengambil langkah-langkah cepat di lapangan.
“Di Kabupaten Pulau Taliabu sendiri peran semua sektor terutama OPD terkait terlibatan full oleh OPD dalam masalah penaganan stunting ini, jadi tidak hanya Dinas Kesehatan yang dibiarkan berjuang sendiri,”cetusnya.
Lanjut Ramli juga pensiunan Polri itu menyampaikan penghargaan yang diterima Pemkab Pulau Taliabu terkait penanganan stunting tak terlepas dari kerja keras di semua instansi Pemda Pulau Taliabu saat ini.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kuraisia Marsaoly mengatakan, data hasil survei angka stunting di Kabupaten Pulau Taliabu selama tahun 2022 mencapai 32,5 persen.
Dari data yang ada, Pemerintah Pulau Taliabu mampu menekan hingga di posisi 23,5 persen, atau turun 11,5 persen.
Kuraisia mengaku bahwa upaya Pemda Pulau Taliabu dengan lintas sektor dalam menurunkan angka stunting tidak terlepas dari kerja sama atau kekompakan OPD terkait di Pemda Pulau Taliabu.
“Meski Pulau Taliabu terkendala masalah rentang kendali untuk menjangkau semua desa dan kecamatan, namun itu tak jadi penghalang bagi kami dalam menangani masalah ini,”ujarnya.
“Soal anggaran tidak ada masalah, karena setiap OPD terkait punya anggarannya, jadi tidak terfokus di Dinas Kesehatan,”tandasnya.(imt)
