TERNATE,HR— Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terus mematangkan langkah penanganan limbah medis di wilayahnya. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Senin (28/9/2026). Pemkot mengevaluasi sejauh mana progres penyusunan kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan operasional mesin pengolah limbah medis (incinerator).
Rapat evaluasi yang menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) beserta jajarannya dan Dinas Kesehatan Kota Ternate ini berfokus pada pemeriksaan penyusunan dokumen, sekaligus koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Rizal Marsaoly mengungkapkan, dari hasil rapat tersebut terungkap bahwa tim dari KLHK yang terdiri dari tiga orang perwakilan, termasuk salah satu direktur, dijadwalkan akan berkunjung ke Ternate pada minggu kedua Oktober mendatang. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan fasilitas incinerator di lapangan.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buku Deru-Deru dinilai masuk dalam perhitungan dan memungkinkan untuk menampung fasilitas incinerator. Meski demikian, pengoperasiannya tetap memerlukan kajian yang ketat.
“Namun, pengoperasiannya membutuhkan penyusunan dokumen kajian yang lebih terinci, ketat, serta proteksi zonasi yang aman (safety) mengingat karakteristik limbah medis,” ujar Rizal.
Saat ini, Ternate mencatatkan diri sebagai satu-satunya daerah dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara yang telah memiliki fasilitas mesin incinerator. KLHK pun memberikan respons positif dan berkomitmen untuk memberikan bantuan peningkatan (upgrade) spesifikasi mesin ke kapasitas yang lebih besar, dengan syarat seluruh dokumen kelengkapan dan AMDAL limbah medis telah terpenuhi.
Pengembangan fasilitas ini diharapkan tidak hanya dapat mengoptimalkan pengolahan limbah medis dari seluruh wilayah kabupaten/kota di Maluku Utara, tetapi juga berpotensi menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Ternate.
Adapun saat ini, mesin incinerator tersebut baru beroperasi secara terbatas berdasarkan status darurat limbah medis yang pernah diterbitkan sebelumnya.
Guna mempercepat proses legalitas secara menyeluruh, Sekda Ternate bersama instansi terkait telah menyepakati timeline kerja dengan target menerbitkan sejumlah rekomendasi pada akhir Desember, sehingga penyusunan dokumen secara komprehensif dapat dimulai pada awal tahun 2027.(nty)























