Fokus Tiga Pulau Terluar, Ratusan Guru PPPK Paruh Waktu Ternate Segera Dialihkan ke Kemendikdasmen

  • Whatsapp
Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly

TERNATE,HR — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung rencana pemerintah pusat terkait pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi pegawai di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi daerah, tidak hanya dalam mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik di wilayah kepulauan, tetapi juga membantu meringankan beban belanja fiskal pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengungkapkan bahwa langkah awal realisasi kebijakan ini akan dibahas dalam rapat teknis di Makassar dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut akan melibatkan Dinas Pendidikan serta BKPSDM dari daerah terkait.

“Pelaksanaan teknis di lapangan saat ini masih menunggu hasil keputusan rapat resmi di Makassar. Setelah rapat tersebut selesai, mekanisme dan aturan operasional selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan,” ujar Samin, Senin (16/11/2026).

Dalam proses pengalihan status ini, Pemkot Ternate akan menyuarakan pemerataan tenaga pendidik di kawasan terluar. Kebijakan ini difokuskan untuk menambal kekurangan guru yang selama ini terjadi di tiga wilayah kepulauan di Kota Ternate, meliputi Pulau Hiri, Pulau Batang Dua, dan Pulau Moti.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan distribusi guru secara menyeluruh di wilayah kepulauan,” tegas Samin.

Berdasarkan data perencanaan BKPSDM Kota Ternate, terdapat sebanyak 526 guru berstatus PPPK paruh waktu yang masuk dalam skema pengalihan ini. Samin menyebutkan bahwa angka tersebut mencakup keseluruhan data yang ada, termasuk beberapa data guru yang telah meninggal dunia namun pembaruan administrasinya masih berproses.

“Seluruh guru yang berstatus PPPK paruh waktu tersebut rencananya akan dialihkan statusnya secara serentak,” tambahnya.

Selain berdampak positif pada pemerataan kualitas pendidikan di wilayah terluar, Samin menilai pengalihan status kepegawaian ke kementerian pusat ini akan sangat membantu menopang kondisi keuangan daerah, terutama di tengah terbatasnya dana transfer dari pusat ke daerah. Pihak Pemkot Ternate pun memastikan telah siap mengikuti segala konsekuensi serta model penyesuaian yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah pusat.(nty)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *