TERNATE,HR — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah cepat guna menghadapi ancaman darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang dipicu oleh puncak musim kemarau serta fenomena El Nino. Langkah taktis ini diambil demi melindungi keselamatan sekitar 1,4 juta jiwa penduduk di wilayah tersebut.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Pusat, BNPB, BMKG, TNI-Polri, serta seluruh tim atas terlaksananya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Maluku Utara.
“Mewakili 1,4 juta warga Malut, saya mengucapkan terima kasih atas intervensi OMC ini. Sinergi yang kuat dari pusat hingga daerah menjadi kunci penyelamatan lingkungan dan warga kita,” ujar Gubernur Sherly usai meninjau langsung di Bandara Sultan Baabullah, Ternate, Kamis (10/9/2026).
Aksi tanggap darurat, berawal dari kemunculan 64 titik api yang melahap 260 hektare lahan pada akhir Agustus 2026, Pemprov Malut langsung melayangkan permohonan darurat ke BNPB. Kemudian penyemaian garam, sejak 5 hingga 10 September 2026, pesawat Cessna Caravan telah menebar 6 ton NaCl (garam) di langit Maluku Utara melalui 6 kali penerbangan. Olehnya itu, sejumlah titik api di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Tidore Kepulauan berhasil dipadamkan setelah diguyur hujan buatan.
Mengingat masih tersiapkannya potensi awan hujan katanya, masa operasi modifikasi cuaca resmi diperpanjang hingga 12 September 2026. Target wilayah selanjutnya meliputi Kota Ternate, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Halmahera Selatan.
Sementara itu, Kepala Stasiun BMKG Sultan Baabullah Ternate, Desindra Deddy Kurniawan, menyebutkan bulan September merupakan puncak kemarau ekstrem sebelum musim hujan alami tiba pada akhir Oktober atau November mendatang.
Di sisi lain, Gubernur Sherly mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dalam kondisi vegetasi yang sangat kering saat ini, kelalaian kecil dapat memicu bencana besar yang membahayakan keselamatan publik.(***)
