TERNATE,HR— Sebanyak 11 Pegawai di Bidang Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskomsandi) Kota Ternate melakukan aksi mogok kerja.
Aksi ini dipicu oleh adanya dugaan pemotongan honorarium kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang diduga dilakukan oleh Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), berinisial S alias Enol.
Dugaan pemotongan dana ini berdampak langsung terhadap penurunan kinerja pelayanan dokumentasi kegiatan resmi di lapangan. Bahkan publikasi agenda wali kota tidak dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Kabid Diskomsandi, Enol.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran honorarium yang tercantum dalam laporan resmi untuk setiap staf bidang dokumentasi sebesar Rp1,5 juta per orang. Namun, dana yang diserahkan kepada para pegawai di lapangan hanya sebesar Rp500 ribu per orang.
Salah satu pegawai Diskomsandi yang namanya enggan disebutkan. Dia mengatakan awalnya mereka tidak tahu besaran honor yang diterima untuk, mendokumentasikan kegiatan JKPI. “Jadi ketika diberikan Rp500 ribu, kita terima saja. Padahal usai rapat baru tahu ternyata honor kita yang dilaporkan ke kepala dinas Rp1,5 juta,” ujarnya.
Selisih sebesar Rp1 juta per orang tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan tenaga teknis lapangan. Akibatnya, ke-11 pegawai sepakat menghentikan seluruh aktivitas peliputan dan dokumentasi hingga permasalahan ini diselesaikan secara transparan.
Di tengah situasi ini, para pegawai mendesak Wali Kota Ternate agar segera turun tangan mengevaluasi kinerja Kabid S alias Enol, demi mengembalikan transparansi dan keadilan di lingkungan kerja Diskomsandi.
Persoalan ini ketika dikonfirmasi ke Kepala Diskomsandi Kota Ternate, Muchlis Djumadil, belum memberikan jawaban resmi terkait aksi mogok kerja maupun dugaan pemotongan honor tersebut. (nty)
