TERNATE,HR — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mengagendakan penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2027 pada pertengahan hingga akhir bulan ini. Penyusunan APBD tersebut dilakukan sesuai dengan tata kelola dan mekanisme berdasarkan waktu yang telah diperhitungkan.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly mengatakan seluruh program dan kegiatan beserta Rencana Kerja (Renja) telah disiapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kini tinggal menyesuaikan dengan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sembari menunggu kepastian Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kami belum bisa pastikan besaran TKD, entah berapa jumlahnya masih bisa,” jelas Thamrin, Kamis (1/10/2026).
Katanya, terdapat beberapa poin penting terkait kondisi keuangan Pemkot Ternate dalam proyeksi anggaran mendatang, yakni pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu dengan jumlah sekitar 3.000 orang telah resmi menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat.
“Otomatis pembiayaan sekitar Rp60 miliar lebih akan menjadi kewenangan pusat, oleh karena itu kewenangan Pempus sehingga memberikan ruang penghematan dan keleluasaan anggaran bagi pemerintah daerah,” ucapnya.
Selain itu, Thamrin berharap sisa utang sebesar Rp110 miliar dapat diselesaikan dalam sisa waktu dua bulan terakhir agar eksistensi dan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga dengan baik.
Tak hanya itu, estimasi PAD diproyeksikan menurutnya berada pada kisaran angka Rp150 miliar hingga Rp160 miliar. Pemkot Ternate menargetkan capaian PAD di akhir tahun dapat menyentuh angka 93 hingga 95 persen guna menjaga stabilitas kas daerah.
Sambungnya, menyikapi keterbatasan anggaran, Thamars meminta kepada seluruh OPD untuk menyeleksi program dan kegiatan secara ketat. Pemkot tidak akan segan-segan memangkas program atau kegiatan yang melakukan duplikasi (doublet), tidak sesuai dengan Renja, maupun yang tidak selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Ternate.
“Langkah ini krusial untuk menutupi berbagai kebutuhan infrastruktur mendasar yang selama ini tertunda akibat minimnya pembiayaan,” ungkapnya.(nty)
