TERNATE,HR—Penggabungan anggaran untuk proyek pemecah ombak dermaga Hiri, hingga kini belum terealisasi tanpa penjelasan pasti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Ternate
“Saya belum tahu. Belum dengar. Saya baca-baca dari media saja,” kata Kabid Anggaran DPKAD Kota Ternate, Safrudin kepada wartawan Sabtu (29/5/2021).
Bahkan saat disentil apakah sudah ada instruksi teknis pergeseran anggaran secara administrasi dari Kepala BPKAD, Safrudin mengakui, belum ada.
Ia menyarankan agar awak media menghubungi Kepala DPKAD, Taufik Djauhar. Namun Taufik ketika dihubungi tidak merespon, hingga berita ini di publis
Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, anggaran yang melekat di Dinas Perhubungan sebesar Rp 850 juta sudah termasuk anggaran perencanaan pembuatan pemecah ombak sebesar Rp 200 juta. Kemudian sisanya Rp 650 juta dan ditambah dengan anggaran Rp 650 juta dari Dinas PUPR, sehingga total keseluruhannya untuk bisa digunakan dalam pembangunan sebesar Rp 1,3 Miliar,
Sebelumnya Plt Kepala Bapelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, yang juga selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepada wartawan, mengatakan, persoalan penggabungan anggaran ditanyakan ke Keuangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Rizal saat ditanya apakah penyatuan anggaran harus menunggu hasil kajian teknis, ia menjawab, tidak perlu.
“Tidak perlu, penyatuan itu tinggal dari keuangan saja,” kata Rizal.
Rizal mengaku, saat ini kordinasi masih berjalan untuk mempercepat proyek pemecah ombak. Akan tetapi, untuk mengawali pekerjaan tersebut, harus punya kajian dan hitungan yang benar-benar matang.
“Menunggu Kadis PUPR punya hitungan dan kajian teknisnya,” katanya.
Kepala Dinas PUPR, Risval Tribudiyanto, mengaku, kajian teknis sudah dilakukan oleh timnya selama dua hari terakhir, yakni pada Jumat 28 Mei 2020 dan Sabtu 29 Mei 2020, dengan melibatkan akademisi Fakultas Teknik Unkhair Ternate.
“Tim sudah bekerja. Tapi kalau anggaran belum disatukan bagaimana kita mau tindaklajuti ke perencanaannya,” ucapnya.
Risal menguraikan, kesepakatan penggambungan anggaran dari Dinas Perhubungan ke pihaknya, harus diikuti dengan percepatan penyatuan anggaran yang resmi. Sebab, dinas PUPR tidak hanya mengkaji soal teknis tetapi menyiapkan perencanaan yang matang hingga pada UPL-UKL.
“Ini kita mulai dari awal lagi, jadi penyatuan anggaran dipercepat kalau tidak akan menyita waktu dan tidak sesuai target pengerjaan di bulan Juni,” ungkapnya.
Bahkan pihak DPRD Kota Ternate, melalui Komisi III dan Komisi I, telah melayangkan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP), kepada Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Bapelitbangda, untuk membahas progres proyek dermaga Hiri. RDP akan dilakukan pada Senin pekan depan nanti, di Kantor DPRD.(red)
