Bawaslu Halsel Warning ASN Tidak Terlibat Politik Praktis

  • Whatsapp
Hans Wiliam Kurama Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Halsel

LABUHA,HR—-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, terus melakukan langkah pencehagan dengan memberi himbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam politik praktis menjelang tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD,DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten maupun tahapan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.

Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas Hans Wiliam Kurama, mengatakan sebagai lembaga pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menghimbau kepada semua ASN TNI dan POLRI agar menahan diri dan tidak terlibat dalam politk praktis.

“Dalam Ketentuan Pasal 283 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan, Pejabat Negara, Pejabat Sruktural, dan Pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN lainya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye,”ujarnya dalam relis yang diterima redaksi halmaheraraya.id, Senin (11/09/2023).

Hans mejelaskan terlepas dari itu larangan untuk ASN TNI dAN PILORI terlibat dalam politik praktis pada saat penetapan peserta pemilu.

“KPU telah Menetapkan Partai Politik yang lolos Sebagai peserta pemilu secara nasional sebanyak 18 Parpol Sejak tanggal 14 Desember Tahun 2022,”ungkapnya.

Untuk itu, Bawaslu Halmahera Selatan menghimbau kepada semua ASN, TNI dan POLRI dalam lingkup wilayah Kab Halmahera Selatan untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam politik praktis degan cara tidak like, komen, mengungah foto atau kegiatan partai peserta pemilu/bacaleg dan foto bersama degan bacaleg dll.

Karena hal- hal tersebut Baik dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun peraturan teknis lain sudah jelas Mengatur sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI Dan POLRI,PP Nomor 42 Thn 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil. PP Nomor 94 Ttg Disiplin Pegawai negeri Sipil. SKB (Surat Keputusan Bersama). Bawaslu. Kementrian Dalam Negeri, Menpan RB, BKN dan KASN.
Lebih lanjut Hans mencontohkan Hal sekecil seperti Like dan Komen Saja dilarang Oleh Karena itu Bawaslu berharap ini menjadi perhatian untuk semua ASN agar menahan diri untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

“Harapan kami sekiranya ini dapat menjdi perhatian Kepada Semua ASN dalam lingkup wilayah kab halmahera selatan Untuk menahan diri selama tahapan pemilihan umum dan pemilihan berlangsung. (HUMAS/ADV).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.