TERNATE,HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate secara resmi menerima audiens dari organisasi penyandang disabilitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Provinsi Maluku Utara, di Ruang Fraksi Kebangkitan Bangsa, Gedung DPRD Ternate, Senin (28/9).
Pertemuan yang dihadiri pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi I, bertujuan untuk mendengarkan langsung berbagai kendala dan aspirasi terkait pemenuhan hak-hak kelompok difabel di wilayah Kota Ternate.
Aspirasi disampaikan oleh perwakilan pengurus kedua organisasi penyandang disabilitas diantaranya, terkait permasalahan perubahan data desil, kartu penyandang disabilitas, pelatihan ketenagakerjaan bagi difabel, sekretariat organisasi bagi difabel serta hak sosial hak kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
Menurut Pimpinan Komisi III DPRD Kota Ternate Najib Thalib, memberikan apresiasi kepada komunitas penyandang disabilitas yang datang menyampaikan aspirasi ke lembaga perwakilan rakyat, ini menjadi langkah baik adanya saluran dan kepercayaan agar wakil rakyat mengetahui keluhan warga.
“Kami bersyukur komunitas penyandang disabilitas menyampaikan aspirasi mereka ke lembaga rakyat ini yaitu DPRD, sebagai representasi warga siapapun apalagi yang berkebutuhan khusus yaitu difabel wajib diperjuangkan aspirasinya,” tegas Najib.
Sementara, Ketua Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) M. Nisban Muslim di depan perwakilan rakyat menyampaikan, sudah sekian lama aspirasi kami sampaikan ke pemerintah provinsi dan kota Ternate, bahkan sudah melakukan assesment soal pelatihan ketenagakerjaan untuk kebutuhan pelatihan komputer dan tenaga pijat atau refleksi.
“Kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Ternate mau mendengar aspirasi dan pemasalahan kami, ini artinya perwakilan kami di DPRD membuka diri mendengar keluhan kami penyandang disabilitas. Semoga seluruh aspirasi kami dapat di carikan solusi agar kami bisa mendapatkan hak secara berkeadilan,” ucap Nisban.
Merespon pertemuan dengan komunitas penyandang disabilitas, DPRD Kota Ternate langsung berkordinasi dengan Dinas Sosial Kota Ternate, dan provinsi, serta dengan Kepala Balai Sentra Wahana Bahagia perwakilan Kemensos di provinsi Maluku Utara.
Hasil koordinasi DPRD Ternate yang dilakukan langsung di hadapan perwakilan penyandang difabel menghasilkan beberapan kesimpulan dan solusi yaitu, validasi data desil berdasarkan dokumen kartu keluarga, agar melakukan sanggahan, serta pertemuan dengan Balai Sentra Wahana Bahagia perwakilan Kemensos di provinsi Maluku Utara yang berlokasi di kelurahan Kalumata Kota Ternate Selatan.(nty)
