TERNATE, HR- Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi kebijakan pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan para bupati dan wali kota se-provinsi Malut, Rabu (5/8/2026) di Hotel Bela.
Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada Gubernur, Wakil Gubernur, serta para bupati dan wali kota di Maluku Utara atas koordinasi dan fasilitasi yang berjalan baik dalam mendukung kebijakan pangan nasional.
Kata dia, setelah pencapaian swasembada pangan karbohidrat pada tahun lalu, fokus utama pemerintah tahun ini adalah mengentaskan kemiskinan di kalangan nelayan.
Saat ini, Nilai Tukar Petani (NTP) padi telah mencapai angka 127, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada di angka 103. Kondisi ini menempatkan mayoritas nelayan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan intervensi kebijakan secara massif.
Pemerintah menargetkan peningkatan NTN dari 103 menjadi 120 dalam kurun waktu satu tahun melalui beberapa program utama, yakni pembangunan 2.000 kampung nelayan, pemerintah akan menggalakkan pembangunan 2.000 kampung nelayan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang modern, seperti cold storage (gudang pendingin), pabrik es, bengkel perahu/mesin, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Kata ia, pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk menjaga stabilitas harga saat panen melimpah.
Guna mendorong kemandirian pangan di tingkat kecamatan dan desa katanya, ia akan membangun pusat budidaya ikan tematik di 40.000 titik/desa dengan memanfaatkan lahan sekitar 1.000 meter persegi.
Program ini diproyeksikan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, di mana budidaya tematik diperkirakan menyerap minimal 6 orang per desa, sedangkan Koperasi Nelayan dapat menyerap sekitar 20 tenaga kerja.(nty)
