Hadiri Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Wawali Tidore Terima Masukan Strategis Terkait Ranperda APBD 2027

  • Whatsapp

TIDORE,HR- Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (17/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Asma Ismail, didampingi Ketua DPRD Ade Kama, serta dihadiri 21 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan. Turut hadir Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, para asisten Sekda, staf ahli wali kota, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta insan pers.

Secara garis besar, keempat fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan menyoroti kemandirian fiskal, efisiensi belanja birokrasi, serta keberpihakan anggaran terhadap infrastruktur pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Mengawali penyampaian pandangan umum, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ardiansyah Fauji, mengapresiasi kenaikan proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 sebesar 14,98 persen menjadi Rp915,46 miliar dibandingkan Rancangan APBD 2026. Namun, ia menyoroti ketergantungan fiskal yang masih tinggi, di mana pendapatan transfer mendominasi sebesar Rp825,86 miliar (90,21 persen), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp82,11 miliar (8,97 persen).

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah menyusun strategi peningkatan PAD berbasis pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta evaluasi BUMD tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

Selain itu, Fauzi mengingatkan tahun 2027 merupakan batas waktu penyesuaian komposisi belanja daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, yakni batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen.

“Fraksi meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja agar hasilnya berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Fauzi.

PDI Perjuangan juga menekankan dukungan pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antarwilayah dan antarpulau meliputi pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, air bersih, sanitasi, dan konektivitas jalan.

Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kasman Ulidam, menegaskan APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kebijakan publik untuk menjawab persoalan warga.

Fraksi PKB meminta pemerintah memastikan belanja operasional disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak menggerus ruang fiskal pembangunan. Belanja modal harus difokuskan pada infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana ekonomi rakyat.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, infrastruktur memadai, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” tegas Kasman.

Sementara itu, Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) melalui juru bicaranya, Yusuf Bahta, meminta agar pembahasan Ranperda APBD 2027 dan Nota Keuangannya tidak hanya terpaku pada angka, melainkan memastikan setiap rupiah berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Fraksi DKI mendesak pemerintah daerah mengarahkan program dan kegiatan secara langsung pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan capaian pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar.

“Pandangan Umum Fraksi DKI ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti pada tahapan pembahasan. Kami berharap pembahasan nanti dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat,” kata Yusuf.

Pandangan penutup disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (ADEM), Alifandi Riski Cahya. Ia menekankan pentingnya pembahasan APBD secara cermat, transparan, dan akuntabel yang berpihak pada masyarakat kepulauan, pesisir, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan dasar.

Alifandi juga mengingatkan keberhasilan APBD ditentukan oleh kualitas pelaksanaan dan ketepatan sasaran program dengan indikator capaian yang terukur.

“Fraksi ADEM berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung terbuka, objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” pungkas Alifandi.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *