TERNATE,HR — Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate bersama jajaran staf dan Komisi II DPRD Kota Ternate melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027.
Dalam alokasi anggaran yang direncanakan, Dinas Ketahanan Pangan menerima total pagu sebesar Rp6.703.401.700. Namun, sebagian besar dari alokasi tersebut masih didominasi oleh porsi belanja pegawai.
Dari total porsi anggaran Rp6,7 miliar tersebut, rincian distribusinya adalah belanja pegawai sebesar Rp5.923.104.700, dan anggaran penunjang atau operasional lain senilai Rp345.720.000 (total anggaran teknis/pelayanan yang dapat dipergunakan sekitar Rp345.297.000).
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, M Hartono, Rabu (22/7/2026) di Gedung DPRD Ternate.
Menurutnya, dengan porsi tersebut, anggaran operasional dan teknis yang menyentuh langsung pelayanan masyarakat dinilai masih sangat terbatas. Hal ini dinilai belum maksimal dalam mendukung program penanganan ketahanan pangan di Kota Ternate secara keseluruhan.
Kata Hartono, adanya peningkatkan pagu anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dari tahun-tahun sebelumnya dinilai kurang ideal, karena kenaikan tersebut didorong oleh beban belanja pegawai, bukan belanja program.
Untuk realisasi tahun 2025 senilai Rp4,1 miliar, pagu tahun 2026 sebesar Rp6,1 miliar (proses berjalan/belum terealisasi maksimal), dan pagu tahun 2027 senilai Rp6,7 miliar.
Hartono menyatakan, kenaikan anggaran pada belanja pegawai tersebut dipicu oleh adanya penambahan pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu. Sementara itu, anggaran belanja non-pegawai justru mengalami penurunan.
“Harusnya belanja yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mengalami penambahan, bukan pada belanja pegawai. Sehingga terlihat jelas porsi belanja pegawai yang mendominasi,” ujar Kadis Pangan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran operasional, Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate tetap berfokus pada program prioritas, khususnya pengendalian inflasi.(nty)
