TERNATE,HR — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali mengukuhkan komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja. Pemkot Ternate berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota pada ajang Jamsostek Award 2025 Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kepada Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, dalam acara Penganugerahan Jamsostek Award di Hotel Sahid Bela Ternate, Selasa (28/7).
Penghargaan ini diberikan atas konsistensi dan komitmen Pemkot Ternate dalam menghadirkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang menyasar para pekerja rentan melalui pembiayaan APBD.
Sekot Ternate, Rizal Marsaoly, menyampaikan pencapaian ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok pekerja informal yang berkontribusi besar bagi pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar soal juara satu, tetapi bagaimana pemerintah menunjukkan kepedulian kepada para pekerja rentan yang selama ini ikut berkontribusi membangun Kota Ternate,” ujar Rizal usai menerima penghargaan.
Rizal menjelaskan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dialokasikan untuk berbagai profesi pekerja rentan. Di antaranya pengemudi ojek, nelayan, pekerja bengkel, petugas kebersihan, pengurus RT/RW, penjaga masjid, hingga kelompok pekerja informal lainnya.
Komitmen perlindungan ini telah digagas sejak periode pertama kepemimpinan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman. Rizal menegaskan, Pemkot Ternate konsisten mempertahankan alokasi anggaran tersebut meskipun daerah tengah menghadapi keterbatasan fiskal dan efisiensi anggaran.
“Sesulit apa pun kondisi APBD, kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu anggaran perlindungan pekerja rentan tetap kami alokasikan,” tegasnya.
Bahkan, sebagai bentuk keberpihakan yang berkelanjutan, Pemkot Ternate berencana kembali memperluas cakupan kepesertaan pekerja rentan pada APBD 2027 mendatang.
Menurut Rizal, iuran program perlindungan yang ditanggung pemerintah ini tergolong terjangkau sekitar Rp200 ribu per peserta, namun memberikan jaminan perlindungan finansial yang sangat vital bagi keluarga pekerja.
“Dengan iuran tersebut, pekerja bisa memperoleh manfaat santunan hingga Rp200 juta apabila terjadi risiko kerja. Kami tentu berharap semua pekerja selalu sehat, namun negara harus hadir memberikan perlindungan apabila risiko terjadi,” jelasnya.
Penghargaan tahun 2025 ini merupakan kali kedua secara berturut-turut yang diraih Pemkot Ternate. Keberhasilan ini didasarkan pada pemenuhan tiga indikator utama penilaian cakupan kepesertaan (Bobot 40%), aspek regulasi dan dukungan anggaran (Bobot 30%), inovasi Program Pemerintah (Bobot 30%). Atas capaian penuh pada seluruh indikator tersebut, Pemkot Ternate optimistis dapat melangkah dan bersaing di tingkat nasional.
Selain apresiasi untuk pemerintah daerah, BUMD Kota Ternate yakni BPRS Bahari Berkesan juga mengukir prestasi dengan meraih Peringkat Kedua pada kategori Badan Usaha.
Rizal, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama BPRS Bahari Berkesan, menambahkan bahwa capaian BUMD ini mempertegas sinergi antara pemerintah dan unit usahanya dalam memperluas jangkauan jaminan sosial, khususnya bagi pelaku UMKM dan pekerja sektor informal di Ternate.(***)
