TERNATE,HR — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terus mematangkan strategi penanganan masalah lingkungan, validasi data, hingga perbaikan fasilitas publik yang rusak. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja evaluasi Pemkot Ternate bersama jajaran camat dan lurah di Kantor Camat Ternate Tengah pada Rabu (9/9/2026).
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, yang didampingi Camat Ternate Tengah Fahmi Ba’sa dan Kabag Pemerintahan Setda Kota Ternate Fahruddin Ginting, menegaskan penanganan sampah menjadi isu paling dominan dalam evaluasi kali ini. Pemkot Ternate kini berfokus mendorong program pengurangan sampah langsung dari tingkat sumber atau masyarakat.
“Persoalan lingkungan hidup, terutama sampah, menjadi fokus paling dominan. Hari ini evaluasinya adalah bagaimana kita berupaya melakukan pengurangan sampah,” ujar Tauhid di hadapan awak media.
Ia mencontohkan data timbulan sampah di beberapa kelurahan di Kecamatan Ternate Tengah, yakni Kelurahan Maliaro 5.197 jiwa, timbulan sampah mencapai 2.599 per hari. Dengan target pengurangan tertentu, sisa sampah yang harus ditangani sebesar 70 persen atau 1.819 per hari. Kelurahan Marikurubu, 3.766 jiwa, timbulan sampah 1.883 per hari, dengan target pengurangan 30 persen (0,565) sehingga menyisakan 70 persen atau 1.318 per hari. Sementara, Kelurahan Makassar Timur, 3.366 jiwa, timbulan sampah 1.683 per hari, target pengurangan 30 persen (0,505), dan sisa 70 persen sebanyak 1.178 per hari.
Guna mendukung keakuratan program, Pemkot meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkolaborasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk membenahi serta memvalidasi data sampah. Langkah ini dinilai penting agar perumusan kebijakan dan operasional armada pengangkut di lapangan dapat berjalan tepat sasaran.
Selain validasi data, kondisi armada pengangkut juga mendapat perhatian serius. Berdasarkan laporan, terdapat delapan unit armada yang mengalami rusak berat.
“Armada yang rusak berat akan kita hapus untuk diganti baru, sementara yang rusak ringan diperbaiki. Ini penting karena mendukung armada utama pengangkutan sampah. Kami juga sudah meminta Bappelitbangda untuk mengusulkan penambahan armada sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegas Tauhid.
Wali Kota juga menyoroti efektivitas pengolahan sampah di tingkat kelurahan. Meski satgas kelurahan sudah beroperasi, keberadaan Bank Sampah dinilai belum maksimal. Ke depan, pemerintah akan mendorong pengaktifan kembali Bank Sampah agar proses pemilahan tidak hanya mengurangi beban operasional armada, tetapi juga memberikan nilai ekonomis bagi warga.
Menurutnya, tidak hanya berfokus pada sampah, rapat evaluasi tersebut turut menyerap aspirasi terkait kerusakan infrastruktur, mulai dari kondisi kantor lurah yang rusak hingga permasalahan jalan dan drainase.
Tindak lanjut dari temuan ini, Pemkot Ternate mengagendakan rapat terbatas susulan dengan melibatkan camat, lurah, DLH, Dinas PUPR dan instansi terkait untuk membahas penanganan infrastruktur serta evaluasi kinerja personel. Langkah ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata, baik dari sisi fisik maupun pelayanan, pada tahun anggaran mendatang.(***)
