TERNATE,HR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan untuk membahas estimasi dan realisasi pendapatan daerah. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan, di antaranya Kepala BP2RD, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), serta Kepala Dinas Perhubungan.
Kepala Bappelitbangda Ternate Thamrin Marsaoly selaku Sekertaris TAPD mengatakan, rapat ini difokuskan pada fungsi kontrol DPRD guna memastikan target pendapatan daerah di akhir tahun dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan pos-pos yang telah direncanakan.
Dalam pembahasan tersebut katanya, pihak DPRD memberikan sejumlah masukan penting untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp159 miliar. Beberapa pos pendapatan yang diyakini dapat digenjot antara lain melalui opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penerapan Peraturan Daerah (Perda) baru mengenai sarang burung walet.
Hingga awal Juni katanya, realisasi pajak daerah menunjukkan progres yang sangat positif. Berdasarkan laporan dari Kepala BP2RD, capaian pajak telah menyentuh angka 54%. Pemerintah daerah pun optimis target ini akan terus bergerak naik hingga akhir tahun.
Menurutnya, sektor retribusi masih lemah berbeda dengan sektor pajak. “Sektor retribusi daerah dinilai masih memerlukan perhatian khusus karena capaiannya yang masih tergolong lemah. Hingga saat ini, realisasi retribusi baru mencapai kisaran 27% hingga 30%,” katanya.
Guna mendongkrak angka tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan kinerja tiga OPD pengelola retribusi, yaitu Disperindag, Dinas Perhubungan memiliki 3 pos retribusi, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
“Jika pengelolaan di empat OPD ini dimaksimalkan, sektor retribusi diharapkan mampu menyumbang lebih dari Rp30 miliar hingga Rp40 miliar pada akhir tahun, yang akan sangat membantu pembiayaan anggaran belanja kota,” ucapnya usai rapat Banggar, Selasa (2/6/2026) di Kantor DPRD Ternate.
Di sisi lain katanya, menyikapi kondisi keuangan daerah yang sedang tidak sehat akibat adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD), TAPD tengah merancang skema efisiensi. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah efisiensi biaya operasional kantor melalui penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi pegawai.
“Kebijakan WFH ini dinilai efektif dalam menekan beban operasional, khususnya penggunaan listrik. Sebagai gambaran, total biaya listrik dari 41 OPD sebelum efisiensi bisa mencapai Rp13 miliar hingga Rp14 miliar per bulan. Namun, dengan simulasi pemberlakuan efisiensi dan WFH dalam satu hari saja, penghematan yang dihasilkan sangat signifikan. Skema efisiensi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas belanja daerah di tengah keterbatasan anggaran yang ada,” pungkasnya.(nty)
