TERNATE, HR — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara resmi menyepakati komitmen bersama untuk mendorong pengembangan ekonomi biru (blue economy). Sektor kelautan dan perikanan dinilai menjadi kunci utama untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata dan berkelanjutan di wilayah kepulauan tersebut.
Komitmen ini mengemuka dalam ajang Kie Raha Economic Forum (KREF) yang diinisiasi oleh BI Maluku Utara. Forum tersebut menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang saat ini masih sangat bergantung pada industri pertambangan dan pengolahan nikel.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di tingkat nasional, dampaknya belum sepenuhnya berimbang ke sektor-sektor lain.
“Kita perlu melihat apakah pertumbuhan tinggi ini sudah memberikan multiplier effect secara berimbang kepada sektor-sektor lainnya,” ujar Handi.
Menurut Handi, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi luar biasa, namun pemanfaatannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala mendasar. Saat ini, produksi perikanan Maluku Utara masih didominasi oleh perikanan tangkap ketimbang budidaya dengan rasio 3 banding 1.
Di samping itu, proses hilirisasi dinilai belum optimal karena ekspor daerah masih didominasi komoditas bernilai tambah rendah seperti tuna loin beku dan cakalang beku. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur, seperti banyaknya armada nelayan lokal yang masih berskala kecil serta terganggunya fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
Keterbatasan pasokan ini turut berdampak langsung pada tingkat inflasi daerah. Ikan segar, khususnya komoditas cakalang dan malalugis, kerap menjadi penyumbang utama inflasi di Maluku Utara akibat tingginya konsumsi masyarakat.
“Ketika terjadi penurunan pasokan akibat gelombang laut yang tinggi sejak awal tahun, harga ikan langsung melonjak dan menekan tingkat inflasi kita,” jelas Handi.
Sebagai langkah konkret mendorong investasi, BI Maluku Utara berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyusun dokumen Initial Project Ready to Offer (IPRO) untuk industri pengolahan perikanan. Potensi investasi ini rencananya akan dipromosikan dalam ajang Sulampua Investment Forum di Makassar.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang dalam pembangunan wilayah.
“Kita harus membangun paradigma baru bahwa Laut Maluku Utara bukan lagi halaman belakang pembangunan, melainkan halaman depan perekonomian daerah kita,” tegas Samsuddin.
Samsuddin menambahkan bahwa manfaat sektor kelautan tidak boleh berhenti pada angka statistik semata, melainkan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama nelayan tradisional.
Pemprov Maluku Utara kini berfokus pada lima pilar utama penguatan basis data dan tata kelola perikanan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Pengembangan hilirisasi produk laut, perbaikan konektivitas serta rantai pasok, perlindungan dan keberlanjutan ekosistem laut.
Samsuddin berharap forum KREF dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk melandasi penyusunan roadmap ekonomi biru daerah melalui kolaborasi lintas sektor.(nty)
