TOBELO, HR— DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara, meminta agar bupati Halmahera Utara, Frans Manery dapat mengevaluasi Staf Khusus (Stafsus) di Pemerintahan Daerah (Pemda) yang tidak produktif dan tidak berkompeten.
Hal ini disampaikan langsung secara tegas oleh Carataker Ketua DPD KNPI Halmahera Utara, Rovin Djinimangale, melalui siaran pers, Sabtu (11/03/2023).
Menurutnya, dalam proses perjalanan berpemerintahan di Halmahera Utara selama periode Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi ketika di rekrut para staf khusus, diduga sangat membebani APBD Halmahera Utara. ” Oleh sebab itu setidaknya para staf khusus harus memberikan yang terbaik untuk daerah ini.” ucapnya.
Dia menyebutkan kenyataan Stafsus yang membidangi Komunikasi Antar Lembaga ini terlihat tidak berkompeten, hanya bergaya-gaya. ” Setidaknya Stafsus tampil sebagai pemberi solusi dari setiap masalah yang di hadapi Pak Bupati atau Pemerintah Daerah bukan malah menjadi dugaan kami sebagai dalang dari persoalan yang terjadi selama ini “ ujarnya.
Lebih lanjut katanya, bahwa bukti dari kronologis sampai muncul bupati Halmahera Utara mengumbar sumpah dan serapah diakibatkan staf khusus yang tidak bekerja maksimal sehingga yang menjadi korban adalah organisasi kemahasiswaan atau GMNI sehingga ucapan bupati Halmahera Utara bisa sampai mengeluarkan kata yang tidak baik.
Sedangkan KNPI, tambahnya, dituntut harus mampu mendorong semangat kemandirian kaum muda dalam mengembangkan kualitasnya, hal ini sangat menentukan akan peran sertanya dalam membina masyarakat. ” Dengan kondisi yang ada di Halmahera Utara saat ini kegaduhan dan keributan yang terjadi, KNPI sangat prihatin.” ucapnya.
Oleh sebab itu, sebagai Caretaker ketua KNPI Halmahera Utara meminta oknum HB untuk mundur dari jabatan-nya karena diduga tidak punya kompeten yang baik dan tidak bekerja secara profesional sehingga merugikan APBD bahkan birokrasi.” Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Pak Bupati, maka KNPI Halmahera Utara siap bersikap untuk selalu oposisi dengan Pemerintahan FM ManTap di periode ke-2 ini, ” katanya.
Dia menambahkan Staf khusus itu diduga seakan-akan punya kemampuan hanya mengadu dombakan lembaga yang satu dan lembaga yang lain padahal tugasnya membangun komunikasi dengan baik untuk kepentingan lembaga. Sebab harapan masyarakat Halmahera Utara, agar daerah ini dibangun atas ketulusan dan keikhlasan. “Dugaan kami persoalan yang memicu pertentangan antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan ini karena staf khusus.” Tandasnya
Sementara salah satu staf khusus bupati, yang dikonfirmasi melalui pesan messenger terkait dengan permintaan agar bupati evaluasi Stafsus bidang Komunikasi Antar Lembaga mengaku itu bukan bidangnya,” Bukan qt pe bidang itu ” tulis HB (man).
