TIDORE, HR – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2025/2026 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ridwan Moh. Yamin, didampingi Ketua DPRD Ade Kama, serta dihadiri oleh 22 anggota dewan. Turut hadir Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli, pimpinan OPD, Camat, serta insan pers.
Mengawali pidatonya, Wali Kota Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh fraksi di DPRD yang telah menerima, menyetujui, dan mendukung Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas ke tahapan selanjutnya.
“Dukungan ini sangat penting agar pembahasan dapat berjalan dinamis sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Muhammad Sinen.
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini memaparkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Hal ini krusial untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Daerah (Pemda) tengah menjalankan sejumlah langkah taktis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, antara lain;
Pemutakhiran Data: Memperbarui basis data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah.
Pengawasan Ketat: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lapangan.
Sinergi Internal: Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Optimalisasi Aset: Mengelola aset daerah agar memberikan kontribusi yang jauh lebih besar.
“Kami juga berkomitmen memperluas implementasi sistem pembayaran elektronik (digitalisasi). Ini adalah bagian dari transformasi tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan tetap menjaga iklim investasi dan rasa keadilan di masyarakat,” tegasnya.
Selain fokus pada sektor pendapatan, Wali Kota juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja daerah. Muhammad Sinen memastikan setiap rupiah yang dialokasikan harus berorientasi pada hasil (outcome) dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kebijakan belanja daerah ke depan akan tetap diprioritaskan pada sektor-sektor vital, meliputi:
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Penguatan infrastruktur dasar dan penanggulangan kemiskinan.
Pemberdayaan pelaku UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menutup pidatonya, Muhammad Sinen berharap agar kemitraan sejajar yang harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dengan baik, sembari saling menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
“Dengan kebersamaan dan sinergi ini, kita optimis setiap kebijakan yang dilahirkan akan semakin berkualitas, responsif terhadap kebutuhan warga, serta mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” pungkasnya. (**)
