TERNATE, HR —Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Pertemuan ini berfokus pada penyesuaian dan penyelarasan program kerja terhadap alokasi pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berdasarkan usulan awal Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kesbangpol mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp10,5 miliar. Namun, setelah melewati proses verifikasi dan penetapan pagu indikatif OPD oleh TAPD, alokasi anggaran disepakati menjadi Rp8,777 miliar.
Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin A Rahman usai rapat menjelaskan penyesuaian seluruh program dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tetap berada di dalam batas alokasi pagu yang tersedia.
“Intinya seluruh program disesuaikan dengan kondisi pagu indikatif yang sudah ditetapkan oleh TAPD. Perkembangannya nanti akan ada rapat-rapat lanjutan, termasuk rapat hari ini dan rapat internal TAPD bersama OPD,” ujarnya, Rabu (22/7/2026) di Gedung DPRD Ternate.
Ia menambahkan besaran anggaran masih bersifat fleksibel, penambahan maupun pengurangan anggaran berpotensi terjadi dan akan diputuskan secara teknis dalam forum rapat kerja internal berkesinambungan antara TAPD dan OPD.
Menurutnya, total alokasi pagu indikatif senilai Rp8,777 miliar tersebut terbagi habis untuk mendanai program kerja pada empat bidang utama, yaitu Bidang Ideologi, Bidang Ketahanan Politik Dalam Negeri (Poldagri), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
Meskipun telah teralokasikan ke seluruh bidang, Nuryadin mengakui belum semua rencana kegiatan dapat terakomodasi secara penuh akibat adanya rasionalisasi dari usulan Renja awal.
Kata dia, salah satu poin vital yang menjadi perhatian utama dalam penyesuaian anggaran ini adalah dana seleksi dan pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
“Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, kuota peserta Paskibraka tercatat sebanyak 62 orang. Meskipun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Induk tahun ini sempat dirancang untuk 42 orang, kebijakan tersebut disesuaikan kembali atas arahan Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi 62 peserta,” ucapnya.
Untuk usulan anggaran tahun 2027 katanya, kuota peserta dipastikan tetap dipertahankan sebanyak 62 orang. Penambahan kuota ini berdampak langsung pada proyeksi kenaikan alokasi anggaran Paskibraka.
“Pasti anggarannya juga berubah. Dari anggaran yang hari ini kurang lebih Rp1 miliar, untuk tahun depan diproyeksikan bertambah menjadi sekitar Rp1,5 miliar,” pungkasnya.(nty)
