MOROTAI,HR— Pemkab Morotai nampak panik setelah diwarning KPK RI soal sejumlah infrastruktur yang telah dibangun pemerintah dengan menghabiskan anggaran miliaran rupiah tetapi tidak dimanfaatkan dan dibiarkan terbengkalai begitu saja.
Hal tersebut membuat Pj Bupati Morotai, Burnawan terjun langsung melakukan monitoring pemanfaatan BUMDes dan Kuliner di sejumlah titik di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk dioptimalkan.
Terlihat, Burnawan didampingi Kadis PMD, Ida R Arsyad, Kaban BPKAD, Suriani Antarani dan Kabag Humas, Ailan Goraahe, Rabu, 31 Juli 2024 turun langsung melihat kondisi bangunan BUMDes dan Kuliner sebagai tindak lanjut dari rekomendasi KPK terkait pemanfaatan aset.
Terkait pemanfaatan bangunan BUMDes, Dinas PMD selaku pembina Pemdes akan mengundang pengelola BUMDes untuk membicarakan komitmen pemanfaatan.
“Bagi mereka yang sudah mengambil jatah bangunan tapi tidak dimanfaatkan, akan dilakukan disinsentif berupa pemutusan kerja sama pemanfaatan,” tegas Kadis PMD Pulau Morotai, Ida R Arsyad.
Ida mengatakan saat ini banyak pihak yang sudah menunggu dan siap untuk bekerjasama dengan BUMDes jika memperoleh kesempatan pemanfaatan.
“BUMDes diharapkan untuk optimalisasi pemanfaatan serta Penguatan jejaring mitra sehingga BUMDes berjalan makin optimal,” pungkasnya.
Sementara Pj Bupati Burnawan mengakui hal ini dilakukan dalam rangka menindak lanjuti rekomendasi Satgas Penindakan Korupsi KPK RI yang telah memberi nilai buruk atas kinerja pemerintah daerah dalam beberapa sektor termasuk pemanfaatan aset daerah.
“Saya bersama Kadis PMD dan Kadis Keuangan serta Kabag Humas melakukan peninjauan atas aset pemerintah berupa BUMDes dan Kuliner di beberapa titik dalam rangka menindak lanjuti rekomendasi KPK RI agar asat daerah ini dimanfaatkan kembali,” terangnya.
“Untuk itu, saya mengajak para pengusaha yang berminat dapat menghubungi Pemda Morotai melalui dinas terkait agar mengambil bagian dalam kesempatan ini. Dalam peninjauan, saya juga mengajak satu pengusaha di Morotai melihat langsung, dan dia berminat. Hal ini segera dilakukan karena KPK RI akan mengevaluasi kembali atas rekomendasi mereka,” pungkasnya. (red)
