TERNATE — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengajak Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) untuk turut mengawal dan memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan bagi daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ledakan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara berbanding lurus dengan kapasitas keuangan daerah serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Ajakan tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri pembukaan Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV PERHAPI yang digelar di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Selasa (17/11/2026).
Dalam paparannya, Gubernur Sherly menyoroti kontras antara tingginya angka pertumbuhan ekonomi daerah dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat melesat hingga 34 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menembus Rp133 triliun. Namun, capaian makro tersebut dinilai belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan daerah yang memadai.
“Bagaimana PERHAPI membantu kami mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini agar berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Maluku Utara melalui dana bagi hasil,” ujar Sherly di hadapan para praktisi dan akademisi pertambangan tersebut.
Penguatan APBD melalui DBH menjadi sangat mendesak mengingat Maluku Utara masih menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas wilayah. Berdasarkan data pemerintah provinsi, dari total sekitar 1.100 kilometer ruas jalan provinsi, tingkat kemantapannya baru menyentuh angka 46 persen. Artinya, masih ada sekitar 600 kilometer jalan rusak atau belum memadai yang membutuhkan penanganan segera, di samping kebutuhan pembangunan jembatan dan pelabuhan.
Menurut Sherly, penguatan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi ekonomi bagi mayoritas warga Maluku Utara. Ia merinci, sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara menggantungkan hidup sebagai petani dan 20 persen lainnya sebagai nelayan.
“Kalau wilayah sudah terkoneksi, petani dan nelayan bisa mengirim produknya dengan mudah. Biaya logistik turun, margin keuntungan mereka lebih banyak, dan pada akhirnya nilai tukar petani serta nelayan akan jauh lebih tinggi,” jelasnya.
Lebih jauh, Sherly mendorong agar efek berganda (multiplier effect) dari industri ekstraktif ini juga diarahkan untuk memacu hilirisasi di sektor nontambang. Komoditas unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, pala, hingga hasil perikanan membutuhkan topangan infrastruktur dasar dan investasi agar memiliki nilai tambah.
Ia mengingatkan bahwa kejayaan sektor pertambangan harus meninggalkan warisan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, bukan sekadar catatan statistik produksi.
“Kalau ditanya nanti 10 tahun lagi, apa yang dihasilkan dari hilirisasi tambang di Maluku Utara? Yang dihasilkan adalah eksplorasi ini menghasilkan pajak. Pajak itu namanya dana bagi hasil, dan dana bagi hasil itu dipakai untuk membangun jalan dan jembatan,” pungkas Gubernur Sherly. (***)























