MALUT, HR – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kementerian/lembaga, serta mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Langkah ini krusial mengingat gejolak harga pangan berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Sesuai hasil High Level Meeting TPIP pada 29 Januari lalu, inflasi kelompok pangan bergejolak ditargetkan tetap berada pada kisaran sasaran 3,0% hingga 5,0%.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam gelaran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026). Acara ini dibuka oleh Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, dan dihadiri oleh kepala daerah se-Sulampua.
Mengangkat tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, GPIPS Sulampua 2026 memperkenalkan inovasi respons bertajuk “Tallukarsa Pangan Sulampua” (Tiga Daya Upaya) yang terdiri dari tiga pilar utama, yakni ;
1.Karsa Daya: Berfokus pada penguatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana prasarana serta pembiayaan perbankan. Di Maluku Utara, program ini diwujudkan melalui Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Halmahera Timur dan Halmahera Selatan, disertai business matching pembiayaan KUR. Hingga Oktober 2026, bantuan bibit, pupuk, alsintan, dan alat tangkap telah disalurkan kepada 9 kelompok tani/gapoktan serta 4 kelompok nelayan.
2. Karsa Sambung: Berupaya memperpendek rantai pasok melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Implementasinya mencakup kerja sama komoditas bawang merah antara TPID Kota Ternate dengan Kota Probolinggo, serta skema business to business (B2B) antara offtaker di Halmahera Utara dengan petani cabai rawit di Kabupaten Malang. Distribusi komoditas ini didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggunakan armada pesawat TNI-AU.
3. Karsa Tata: Berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Langkah ini diwujudkan melalui business matching antara kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai offtaker. Selain itu, BI dan Bapanas memperkuat penyusunan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini potensi defisit pasokan.
Di tingkat daerah, TPID Maluku Utara juga merealisasikan gerakan urban farming “Rindang Berseri” untuk memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah bekerja sama dengan KPKNL. Program yang melibatkan TP-PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga di Kota Ternate ini berhasil menambah pasokan kangkung sebesar 2,7–4,5 ton per bulan, serta mengoptimalkan budidaya cabai rawit dengan potensi panen mencapai 1,35–2,7 ton per bulan.
Melalui integrasi strategi dari pilar produksi hingga efisiensi rantai pasok ini, pemerintah dan BI optimistis tantangan geografis kepulauan serta risiko iklim di wilayah Sulampua dapat teratasi demi menjaga ketahanan pangan nasional.(nty)
