TOBELO,HR — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kini menjadi sorotan tajam menyusul adanya dugaan ketidakkompakan yang kian menganga antara Bupati Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad. Kondisi ini diduga bukan murni perbedaan pandangan kerja, melainkan hasil rekayasa dan campur tangan pihak ketiga yang justru berpotensi merusak nama baik daerah serta menggerus kepercayaan para penanam modal.
Berdasarkan informasi yang berkembang, dugaan keretakan hubungan kedua pemimpin daerah ini dipicu oleh campur tangan oknum orang dekat, termasuk kalangan internal birokrasi yang tidak bertanggung jawab maupun tim sukses. Beberapa nama yang disebut-sebut berada di balik gejolak tersebut antara lain KM atau yang akrab disapa Karmel, HB yang dikenal sebagai Hard, serta sejumlah oknum pejabat lainnya yang diduga kerap memainkan isu untuk memperlebar jarak antara Bupati dan Wakil Bupati.
Fenomena ini disoroti secara khusus oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara diantaranya, Janlis G. Kitong, (Demokrat, Irwan Jam (PDIP,) Fahmi Musa (PKB) dan Nursulaiman Hamid (NasDem).
Janlis mengaku sangat heran dan mempertanyakan kejanggalan yang terjadi belakangan ini, di mana saat Wakil Bupati sedang berada di luar daerah, tiba-tiba muncul berbagai selebaran atau flayer hingga aksi di Jakarta yang isinya secara terang-terangan mendiskreditkan Bupati Piet Hein Babua.
“Apakah semua ini sudah disetting dan direncanakan dari awal? Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kami dan masyarakat luas,” ujar Janlis bersama anggota DPRD Halut lain di Alun-Alun, Sabtu (11/07/2026).
Janlis mengingatkan dengan tegas bahwa ketegangan dan ketidakharmonisan di pucuk pimpinan tertinggi daerah bukan sekadar urusan pribadi, melainkan berdampak langsung pada kelancaran roda pemerintahan, pelayanan publik, serta citra Halmahera Utara di mata nasional.
“Ketidakkompakan ini bisa memunculkan persepsi negatif yang sangat buruk di mata masyarakat maupun investor. Hal ini akan dianggap sebagai tanda adanya instabilitas politik yang tinggi serta ketidakpastian hukum di daerah kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi partai Demokrat ini menekankan bahwa kondisi kepemimpinan yang tidak solid dan terpecah belah akan berakibat fatal. Selain menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini juga menjadi alasan utama bagi para investor untuk menunda bahkan membatalkan rencana menanamkan modalnya di Halmahera Utara.
“Kalau dari luar saja sudah melihat pemerintah daerahnya tidak kompak dan tidak bersatu, bagaimana mungkin mereka bisa percaya untuk berinvestasi di sini? Dampaknya tidak hanya pada peluang ekonomi, tapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan,” tambahnya.
Oleh karena itu, Janlis berharap seluruh pihak yang terlibat, baik Bupati, Wakil Bupati, maupun oknum-oknum yang diduga memanaskan situasi, dapat segera menyadari kedudukan dan tugas masing-masing. Ia meminta semua pihak untuk kembali pada porsi dan kewajiban sesuai amanah yang diemban, menyingkirkan kepentingan pribadi atau golongan, serta bersatu kembali demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Halmahera Utara.
“Kami berharap mereka semua dapat menyadari posisi dan perannya masing-masing. Berhentilah memperlebar jurang perpecahan, mari kita fokus bekerja membangun daerah ini,” pungkasnya (*)
