Lawan Kebuntuan Regulasi, APEKSI Tawarkan 6 Pilar Reformasi ke DPD RI

  • Whatsapp

JAKARTA,HR – Kinerja legislasi pemerintah kota di seluruh Indonesia tengah menghadapi tekanan berat. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mencatat realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merosot tajam dari 49,5% pada 2025 menjadi hanya 31,1% hingga pertengahan November 2026.

Guna memutus kebuntuan tersebut, APEKSI mendesak pemerintah pusat dan parlemen untuk segera menjalankan 6 pilar reformasi legislasi. Usulan strategis ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua II Pengurus Pusat APEKSI sekaligus Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Di hadapan anggota DPD RI, Tauhid meluruskan anggapan bahwa mandeknya aturan daerah dipicu oleh minimnya kemauan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah kota justru sedang terhimpit oleh krisis kapasitas kelembagaan internal serta beban ganda dari perubahan regulasi pusat yang tidak sinkron.

Berdasarkan hasil inventarisasi empiris di berbagai kota anggota, APEKSI menemukan bahwa pembahasan Perda kerap menumpuk di akhir tahun (Triwulan IV) sehingga berisiko menurunkan kualitas substansi.

Tak hanya itu, banyak Perda yang sudah disahkan justru lumpuh di lapangan (regulatory lag) karena Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan teknis tak kunjung terbit, sementara evaluasi pasca-legislasi baru menyentuh angka 11%.

APEKSI memetakan kondisi tersebut ke dalam empat hambatan utama :

Kebijakan Pusat Berubah Tanpa Peringatan turan krusial mulai dari pajak dan retribusi daerah (PDRD), barang milik daerah (BMD), hingga penyesuaian pidana—kerap berubah mendadak tanpa notifikasi resmi. Akibatnya, jajaran bagian hukum pemkot sering kali hanya mengandalkan informasi dari grup WhatsApp atau pemberitaan media.

Rantai Harmonisasi Berbelit: Proses telaah dan evaluasi antara Kemenkum, Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi berjalan panjang tanpa batas waktu baku yang mengikat, padahal pemkot harus memproses puluhan rancangan Perkada setiap tahunnya.

Krisis Perancang & Anggaran Minim: Mayoritas kota mengalami defisit tenaga fungsional perancang perundang-undangan—bahkan beberapa kota tidak memilikinya sama sekali—ditambah ketiadaan tenaga ahli hukum di DPRD serta anggaran yang terfragmentasi.

Mandat Tanpa Pendanaan (Unfunded Mandates): Pemerintah pusat kerap mewajibkan daerah membentuk kelembagaan atau program baru tanpa mengimbanginya dengan skema transfer anggaran yang memadai.

Sebagai jalan keluar untuk memperkuat otonomi daerah dan kepastian hukum di kawasan perkotaan, Tauhid Soleman memaparkan enam langkah reformasi yang diharapkan dapat dikawal bersama oleh BULD DPD RI:

Peringatan Dini & Transisi Wajib: Membangun kanal notifikasi resmi terintegrasi melalui JDIHN serta memastikan pedoman teknis terbit bersamaan dengan aturan induknya.

Penyatuan Standar Harmonisasi: Menyelaraskan standar telaah antara Kemenkum, Kemendagri, dan Pemprov dengan kepastian tenggat waktu maksimal 7–10 hari kerja per tahapan.

Prinsip Money Follows Function: Mewajibkan setiap pelimpahan kewenangan atau mandat baru dari pusat disertai kejelasan skema pendanaan bagi daerah.

Penguatan SDM & Model Law: Memberikan afirmasi formasi jabatan fungsional perancang, menyediakan bank templat Perda (model law), serta menyederhanakan instrumen evaluasi dampak regulasi.

Partisipasi Publik Bermakna: Menyusun panduan baku serta menghadirkan platform uji publik daring untuk menjaring aspirasi masyarakat secara lebih luas.

Transparansi Pembiayaan: Menerapkan standardisasi pos anggaran siklus legislasi yang jelas dan seragam di seluruh pemerintah daerah.

Sebagai penutup, APEKSI menyatakan kesiapan penuh untuk mengambil peran sebagai mitra strategis sekaligus pusat berbagi (hub) dokumen model Perda dan praktik baik antarkota demi mewujudkan tata kelola perkotaan yang modern, cerdas, dan berkeadilan.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *