TIDORE,HR — Guna mencetak tenaga kerja lokal yang berdaya saing dan terstandarisasi, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura menggelar pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi padat karya di Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta ini berlangsung di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan, Rabu (18/11/2026).
Mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan saat membuka acara, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rudi Ipaenin, menilai kualitas pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada keahlian para pekerjanya, bukan semata-mata pada besarnya anggaran yang dikucurkan.
“Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Berbagai pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan tenaga kerja konstruksi yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan profesionalisme,” kata Rudi di hadapan para peserta.
Ia menekankan bahwa pekerja konstruksi modern wajib memahami standar mutu, tata cara pelaksanaan yang tepat, serta aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pada gelombang ini, uji kompetensi difokuskan pada bidang Tukang Pasang Bata dan Plesteran, keterampilan krusial yang menuntut ketelitian demi menjamin kekuatan serta keandalan sebuah bangunan gedung.
Lebih lanjut, Rudi mengapresiasi konsep padat karya yang langsung memberdayakan warga sekitar.
“Melalui program seperti ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat terlibat secara langsung sebagai pelaku pembangunan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sertifikat yang diraih nantinya bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan bukti sah pengakuan keahlian.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Chandra Permana, menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan realisasi program prioritas strategis nasional dari Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PU. Selain menekan angka pengangguran dan mendongkrak daya beli masyarakat melalui skema padat karya, program ini memberikan kepastian hukum bagi para pekerja.
“Melalui kegiatan ini, tenaga kerja lokal diharapkan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai jaminan mutu sekaligus perlindungan hukum, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,” terang Chandra.
Dukungan penuh turut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Dapil Maluku Utara, Irene Yusiana Roba Putri, yang bergabung secara daring. Menurutnya, megahnya bangunan fisik tidak akan maksimal tanpa sokongan sumber daya manusia yang tersertifikasi.
“Sertifikasi bukan sekadar pemenuhan dokumen, tetapi bentuk pengakuan resmi terhadap kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki setiap tenaga kerja. Sertifikasi juga menjadi jaminan terhadap mutu pekerjaan serta penerapan K3 di lapangan,” tegas Irene.
Irene menambahkan, program ini memang menyasar para tukang berpengalaman yang selama ini bekerja secara otodidak tanpa mengantongi lisensi resmi. Ia pun mendorong seluruh peserta agar mengikuti rangkaian pembekalan dengan penuh disiplin demi meningkatkan taraf profesionalisme mereka ke depan.(***)






















