TOBELO , HR — Menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, saat rakyat mulai bersiap mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai simbol kebanggaan dan kenangan atas kemerdekaan yang diraih susah payah, muncul “drama bangsa” yang penuh pertentangan nilai dan mengejutkan seluruh lapisan masyarakat.
Sahril Hi Rauf, mantan peserta Pelatihan Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi Operasi Penerangan (FOKKOPEN) Pemasyarakatan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Bela Negara tahun 1994, Jumat (10/07/2026) menyoroti fenomena ini.
Menurutnya, drama yang disaksikan rakyat dari Sabang hingga Merauke ini menyajikan kenyataan yang sangat ironis, lembaga yang seharusnya menjadi pembasmi korupsi justru diduga berubah menjadi pelaku korupsi sendiri.
Yang memilukan, deretan pihak yang seharusnya menjadi pelindung keadilan justru mendominasi panggung kasus korupsi, sehingga muncul julukan bahwa bangsa ini seolah sedang menyaksikan “perang antar bintang korupsi”.
“Belum selesai masyarakat mencerna kenyataan tersebut, muncul fakta lain yang lebih menyakitkan, lembaga-lembaga lain yang diharapkan menjadi benteng keadilan pun diduga terlibat dalam praktik serupa. Bahkan terlihat dugaan koordinasi yang rapi, di mana pihak yang seharusnya menindak justru saling mengamankan para pelaku.” ujarnya.
Mantan Wakil ketua DPRD Halmahera Utara ini mengatakan rakyat mengaku sulit mempercayai hal tersebut, namun terpaksa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Perasaan heran, bingung, dan kemarahan meluap luas, memunculkan pertanyaan mendasar.
“Ini adalah Republik milik rakyat Indonesia, rakyat yang berdaulat. Apakah tugas mulia yang dipercayakan kepada penegak hukum dan pembasmi korupsi justru dikhianati? Masih pantaskah kita menaruh harapan pada mereka setelah lembaga yang mereka pimpin berubah menjadi sarang kejahatan?” tanya Sahril.
Masyarakat pun mempertanyakan, apakah benar lembaga yang tugasnya begitu luhur berbalik arah 180 derajat menjadi sumber kejahatan? Jika benar, berarti institusi penjaga keadilan justru dirusak oleh mereka yang diberi amanah memegang teguh hukum.
Lebih lanjut ia mengatakan muncul dugaan bahwa “perang antar bintang” ini sebenarnya sudah disiapkan sejak lama, dan sarang kejahatan ini sudah bersarang di masing-masing lembaga.
“Ada yang menyebut hal ini sebagai keahlian saling mengamankan, namun di sisi lain terlihat juga saling serang yang tak lain adalah upaya saling menghancurkan sesama pelaku kejahatan.” ungkapnya.
Kondisi ini mengingatkan pada ungkapan yang sangat relevan: Kejahatan yang terorganisir akan menjadi kuat, sedangkan kebaikan yang tidak terorganisir akan menjadi lemah dan kalah. Jika drama yang memalukan ini terus berlanjut dan rakyat hanya diam, arah bangsa akan semakin tidak jelas. Seperti pandangan yang berkembang, arah bangsa sangat bergantung pada hati dan pikiran pemimpinnya:
“jikalau pemimpin hanya mengejar mimpi pribadi, maka cita-cita rakyat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan peradaban yang luhur akan semakin menjauh.” katanya.
Oleh karena itu, Tambah Sahril, muncul usulan tegas jika tidak mampu memimpin bangsa yang besar ini dengan baik, berikanlah keadilan yang nyata; berikanlah otonomi daerah seluas-luasnya; atau kembalikanlah kedaulatan sepenuhnya ke masing-masing wilayah. Sebab, kemerdekaan adalah anugerah mulia yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya (*).
