TERNATE,HR – Pemerintah Kota Ternate mendukung pembangunan gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Ternate. Langkah ini diambil menyusul adanya kendala ketersediaan lahan di beberapa kelurahan di Kota Ternate.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar bersama gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kota Ternate. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Jamian Kolengsusu, dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Ternate serta Dandim 1501/Ternate.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly kepada sejumlah wartawan mengatakan, program Koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat segera beroperasi agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sesuai rencana, terdapat 78 kelurahan di Kota Ternate yang masing-masing membutuhkan satu gerai, fasilitas pergudangan, serta kelengkapan penunjang KKMP lainnya.
“Dari total 78 kelurahan ini berkembang informasi bahwa ada beberapa koperasi di tingkat kelurahan yang memang belum memiliki lahan,” ujarnya seusai rapat, Kamis (21/5/2026).
Pemkot Ternate merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 8 April 2026 mengenai sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Surat yang telah diterbitkan sekitar 44 hari lalu itu menegaskan peran penting kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) dalam mendukung dan menunjang keberlangsungan KMP di wilayah masing-masing.
Sebagai tindak lanjut konkret, Pemkot Ternate menginstruksikan Kepala Bappelitbangda dan Kepala BPKAD untuk menggelar rapat koordinasi untuk merespon informasi di lapangan setalah proses identifiaksi dan verifikasi itu dilakukan.
“Saya perintahkan jajaran terkait untuk membuat rapat koordinasi per kecamatan. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah di lapangan seperti kendala administrasi atau kelurahan yang belum punya lahan dan segera mengambil solusi cepat agar koperasi ini bisa segera dioperasionalkan,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihak TNI telah berkontribusi dalam proses pembangunan kurang lebih di 8 lokasi yang ada di Ternate menggunakan lahan Pemkot, aset Kementerian dan aset Pemprov.
Pemkot menambahkan bahwa tantangan utama penyediaan lahan berukuran 20 times 30 meter ini sebagian besar berada di wilayah kota Ternate. Sedangkan, skema pendanaan saat ini masih mengandalkan APBN. Namun, sesuai amanat Surat Edaran Mendagri, pemerintah daerah dimungkinkan untuk menggunakan APBD guna memperkuat operasional KKMP.(nty)
