TERNATE, HR— Pemerintah Kota Ternate terus berupaya mempercepat realisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Rizal Marsaoly terkait tindak lanjut aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan perlunya kesiapan sarana dan prasarana di setiap daerah, termasuk Kota Ternate. Untuk menyediakan MPP sebagai sarana pemberian pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.
Saat ini, Pemkot Ternate menetapkan gedung gamalama plaza modern sebagai lokasi MPP. Rencananya, lantai satu gedung tersebut akan difungsikan untuk pusat pelayanan, sementara area basement akan diperuntukkan bagi pelaku UMKM.
“Kita akan manfaatkan gedung ini untuk kepentingan mal pelayanan publik, khususnya di lantai satu,” ujar Sekda, Senin (30/6/2026).
Namun, saat meninjau langsung lokasi, Sekda menemukan sejumlah kerusakan pada fasilitas gedung, seperti plafon yang berlubang, kerusakan pada sistem AC sentral, serta kondisi kebersihan yang kurang terjaga. Mengingat hal tersebut, Sekda telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Kabid Binamarga untuk segera melakukan opname kerusakan di lantai satu hingga empat.
Sekda menargetkan perbaikan fasilitas yang rusak dapat segera dilakukan agar MPP dapat segera beroperasi. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ternate. Saat ini, antusiasme masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendaftar di MPP sudah cukup tinggi.
Rizal berharap dengan segera di bukanya Mal Pelayanan Publik ini, akses masyarakat terhadap pelayanan publik dapat menjadi lebih mudah dan efisien.
Sementara, Plt Kepala DMPTSP Kota Ternate, Hartati Umaternate mengatakan saat ini progres persiapan MPP telah mencapai tahap akhir. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Sekda Ternate serta melakukan tinjauan langsung ke lokasi yang direncanakan menjadi pusat pelayanan tersebut.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dan meninjau tempat yang akan dijadikan MPP. Ternyata dengan kondisi yang ada, kami akan melakukan penyesuaian jadwal peluncuran. Target awal pada 17 Agustus 2026 mungkin akan sedikit molor karena harus memastikan kesiapan semua instansi yang akan bergabung,” ujarnya.
MPP Kota Ternate direncanakan akan mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi vertikal maupun dinas daerah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dukcapil, Kantor Imigrasi, Kejaksaan dan Kepolisian, serta berbagai instansi vertikal lainnya terkait perizinan.
Hartati menegaskan proses integrasi layanan saat ini tengah berjalan dan akan segera diresmikan setelah semua instansi siap bergabung dalam satu sistem pelayanan terpadu tersebut.(nty)
