MOROTAI,HR-Dalam rangka peningkatan kinerja dan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai, Selasa (18/01/2022) Tiga Staf Alhi Sekretariat Daerah (Setda) Pulau Morotai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kepada ASN di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan dan di luar Kantor Bupati Morotai.
“Kegiatan sidak ini berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Daerah (Sekda). Jadi hari ini sudah hari kedua. Rencananya sampai besok. Jadi sidak seperti ini akan menjadi kegiatan rutin Staf Ahli setiap minggunya, untuk peningkatan disiplin ASN dilingkungan Pemda Pulau Morotai,”jelas Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kesejahteraan, Marwan Sidasi, kepada awak media di ruang kerjanya.
Adapun Dinas dan Badan yang disidak pada Selasa 18 Januari yaitu, Badan Kepagawaian Daerah (BKD), Satpol PP, Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, ULP, Sekretariat DPRD, BPBD, dan Dinas Perhubungan.
Dalam sidak keduanya itu, Marwan mengaku bahwa masih banyak pegawai yang malas berkantor.
“Masih sama dengan hari pertama kemarin. Jadi yang kami temukan langsung itu tidak memenuhi standar (jumlahnya, red), dibawah dari separuh. Hanya pimpinan saja yang rata-rata masuk, kecuali Kepala BKD saja yang ijin keluar daerah, dan Kadis PUPR. Kalau Kadis PUPR sudah dua hari ini tidak masuk,”ungkapnya.
Kata Marwan, dari total 10 OPD yang sidaknya itu, jumlah staf yang paling sedikit ditemukan masuk kantor itu yakni Dinas PUPR dan BKD.”Yang paling sedikit itu PUPR dari 32 ASN hanya 3 yang masuk. Kemudian BKD, dari 29 ASN hanya 9 yang masuk. Kalau yang banyak itu Pendidikan, Capil, Satpol dan lingkungan hidup,”akunya.
Ditanya bagaimana dengan ASN yang malas berkantor, kata Marwan, hasil sidak itu semuanya di serahkan ke BKD.”Tugas kami hanya monitoring. Kami hanya dibantu Staf BKD di setiap monitor, mereka mengambil absen dan untuk melakukan evaluasi,”katanya.
Untuk besok, lanjut Dia, kegiatan Sidak akan dilakukan di tujuh OPD yang tersisah yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Kantor Camat Morotai Selatan, Disperindagkop, PTSP, RSUD, dan Puskesmas Daruba.”Jadi pimpinan OPD sebagai penanggungjawab, harus memberikan motivasi agar ASN tetap masuk dalam jam kerja,”harapnya. (lud)
