Ketua PKK Tidore Ajak Kader Desa dan Kelurahan Perangi Kekerasan Anak

  • Whatsapp

TIDORE,HR– Ketua TP PKK sekaligus Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Tidore Kepulauan, Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Oba Utara pada Kamis (19/11/2026).

FGD yang digagas oleh Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kota Tidore Kepulauan ini diikuti oleh perwakilan masing-masing satu orang dari kalangan Lurah, Kepala Desa, Ketua TP PKK, Ketua Pokja, serta Anggota Pokja 1 TP PKK kelurahan dan desa se-Kecamatan Oba Utara.

Dalam paparannya, Rahmawati menguraikan empat tipe pola asuh yang diterapkan orang tua di rumah, yakni demokratis, otoriter, permisif, dan mengabaikan. Ia mengingatkan bahwa setiap pilihan pola asuh akan membentuk karakter anak saat beranjak dewasa sehingga perlu dikomunikasikan dengan baik di dalam keluarga.

“Pola asuh demokratis membangun komunikasi dua arah antara orang tua dan anak, pola asuh ini paling ideal. Pola asuh otoriter menuntut kepatuhan anak, biasanya diterapkan oleh seorang ayah, risikonya membuat anak takut untuk menyampaikan keinginan. Sementara pola asuh permisif yaitu terlalu memanjakan anak, yang paling tidak dianjurkan adalah pola asuh mengabaikan, ini membuat anak kurang terarah,” jelasnya.

Selain soal pola asuh, Ketua Puspaga Kota Tidore Kepulauan ini menyoroti akar masalah kekerasan di ranah domestik. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga kerap dipicu kondisi orang dewasa yang sedang tidak prima—baik karena kelelahan bekerja maupun tekanan ekonomi yang menyulitkan pemenuhan kebutuhan anak—sehingga dampaknya berimbas pada anak.

Menutup materinya, ia mendorong pengurus dan anggota PKK di tingkat kelurahan hingga desa untuk memperkuat peran edukatif melalui pertemuan rutin warga.

“Dan pada prinsipnya PKK merupakan sebuah wadah pemberdayaan untuk setiap pengurus anggota yang berkecimpung di dalam PKK, mari bekerja sama. PKK di tingkat kelurahan/desa harus mengambil peran membuat jadwal pertemuan di setiap RT tidak hanya sekadar arisan, tetapi juga melakukan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, maupun kekerasan terhadap perempuan di lingkungan tempat tinggal kita,” ajaknya.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *