KOMMARA Tulis Mako TNI AU di Surat Aksi, Tapi Hanya Berani di Depan BPN

  • Whatsapp
Ket Foto: Aksi KOMMARA di depan BPN Morotai. Rabu (18/6/2026).

MOROTAI- Rabu 18 November 2026. Matahari belum terlalu tinggi ketika ratusan suara mulai bergerak dari jalan menuju Kantor Pertanahan. Mereka datang bukan untuk meminta belas kasihan, mereka datang untuk menagih keadilan yang sudah 42 tahun tertunda. Di atas mobil pikap yang membawa pengeras suara, spanduk dibentangkan dengan kalimat yang tajam dan jujur: Morotai dan Pulau Rao adalah Tanah Adat Kesultanan Ternate, Stop Klaim Tanah 1.125 Hektar. Segera Hapus Dari BPN 443,3 Hektar.

Mereka menamakan diri Koalisi Masyarakat Mahasiswa Morotai (KOMMARA). Sebelum aksi ini digelar, KOMMARA telah melayangkan surat pemberitahuan bernomor 001/KOMMARA/2026 kepada Polres Morotai. Dalam surat itu, rute aksi tertulis jelas: Mako TNI AU dan Kantor BPN. Namun pada hari pelaksanaan, massa hanya menggelar aksi di depan Kantor BPN Morotai. Rute ke Mako TNI AU dibatalkan tanpa penjelasan yang terbuka kepada publik, karena takut.

Koordinator lapangan Mahmud Kiat memimpin barisan bersama para orator, Haiyun, Jarot, dan Ahmad Robo. Ratusan massa mengikuti dengan tertib, membawa satu unit mobil pikap lengkap dengan sound system, dan membawa spanduk sebagai bahasa perlawanan yang paling damai. Tidak ada batu, tidak ada api, yang mereka bawa hanya suara, data, dan ingatan panjang tentang tanah yang mereka pijak sejak lama.

Dalam orasi yang bergantian, para orator menyampaikan satu pesan yang sama: konflik agraria di Indonesia bukan sekadar persoalan peta, melainkan persoalan harga diri manusia. Di setiap rezim, tanah selalu menjadi medan pertarungan antara kekuasaan dan rakyat kecil. Dan di Morotai, pertarungan itu sudah berlangsung sejak tahun 1984, dan hingga tahun 2026 ini belum juga menemukan ujung yang adil.

Konflik ini tidak hanya menyentuh satu kampung. Ia menjalar dan menyayat tujuh desa di Kecamatan Morotai Selatan: Totodoku, Joubela, Wawama, Darame, Daruba, Gotalamo, dan Muhajirin. Di atas tanah desa-desa itulah, menurut massa aksi, TNI AU mengklaim lahan seluas 1.125 hektare. Angka itu bukan sekadar angka, di dalamnya ada rumah, kebun, kuburan leluhur, dan masa depan anak-anak Morotai.

Dari luas 1.125 hektare yang diklaim itu, massa aksi menyebut 681,7 hektare telah tersertifikasi pada tahun 2017 atas usulan TNI AU kepada BPN, tanpa sepengetahuan masyarakat. Sisa yang belum tersertifikasi seluas 443,3 hektare. Wilayah yang disebut telah tersertifikasi itu tersebar di kawasan Bandara, RAAF, Victoria Camp, dan Maurice Camp. Bagi warga, sertifikat yang lahir diam-diam itu terasa seperti pagar yang dipasang di atas tanah yang sudah mereka rawat dengan keringat.

Para orator menegaskan, aturan negara sejatinya melarang pencaplokan tanah tanpa prosedur dan tanpa persetujuan masyarakat. Mereka menyebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, SK Kepala Angkatan Perang Tahun 1950, PP tentang BMN, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang BMN. Hukum sudah menulis, tinggal negara mau membacanya dengan jujur atau tidak.

Dari latar itulah, KOMMARA menyampaikan sembilan tuntutan. Pertama, BPN segera membuka peta bidang BMN Nomor 5061 sampai 6001. Kedua, BPN segera membuka kembali SK 103 Tahun 2017. Ketiga, BPN menjelaskan berapa luas lahan yang masuk dalam SK Kepala Angkatan Perang Tahun 1950, terhitung dari Bandara, RAAF, Victoria Camp, Maurice Camp, Stadion, dan LOC.

Keempat, BPN segera menghentikan proses penerbitan sertifikat yang diusulkan TNI AU. Kelima, kembalikan 1.125 hektare tanah kepada masyarakat. Keenam, TNI AU diminta menghentikan klaim tanah rakyat di Morotai. Ketujuh, TNI AU diminta menghentikan dugaan intimidasi terhadap warga sipil di Morotai. Kedelapan, TNI AU diminta menghentikan dugaan pungutan terhadap pedagang di wilayah klaim.

Kesembilan, dan ini yang paling menohok, jika tuntutan ini tidak diakomodir, massa menyatakan tidak segan untuk melakukan pemboikotan terhadap seluruh aktivitas, termasuk Kantor BPN Morotai. Kalimat itu bukan ancaman kosong, melainkan jeritan dari rakyat yang merasa pintu-pintu dialog sudah terlalu lama diketuk tanpa jawaban yang memuaskan.

Aksi kemudian berlanjut ke ruang hearing bersama Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Rifai. Dalam forum itu, Ketua Komite Perjuangan Masyarakat Lingkar Bandara Pulau Morotai, Luther Djaguna, menegaskan bahwa berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 25 Tahun 2026, terdapat ketentuan pengembalian lahan seluas 443 hektare yang belum bersertifikat.

Ia menyebut masyarakat telah menempati dan mengelola lahan selama kurang lebih 42 tahun, membayar pajak, dan sebagian telah memiliki sertifikat tanah.

Luther juga meminta peninjauan dan koreksi terhadap batas serta luasan lahan yang diklaim sebagai aset negara, dengan mempertimbangkan Perda Nomor 7 Tahun 2019, Keputusan DPR RI, dan dokumen kepemilikan masyarakat.

Bukti kepemilikan dan pembayaran pajak yang dimiliki masyarakat sebelum pemasangan patok TNI AU tahun 1984, kata dia, harus menjadi bahan pertimbangan. Ia meminta koordinasi antara Pemerintah Daerah, BPN, TNI AU, serta kementerian dan instansi terkait untuk verifikasi data, peninjauan batas, dan kejelasan status hukum.

Menanggapi hal itu, Muhammad Rifai menjelaskan bahwa data poligon yang dipersoalkan merupakan data milik TNI AU, bukan data pertanahan yang diterbitkan BPN. Pengecekan bidang tanah bersertifikat dapat dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Terkait titik poligon, ia menyarankan untuk ditanyakan langsung ke pihak TNI AU. Ia menegaskan, permohonan sertifikat hanya dapat diproses jika memenuhi syarat administratif, fisik, dan yuridis, serta dalam kondisi clear and clean, tidak tumpang tindih atau bersengketa, dan prinsip itu berlaku kepada semua pihak, termasuk TNI AU.

Rifai juga menyampaikan bahwa sejumlah sertifikat telah diterbitkan di kawasan perumahan dan area runway AU, sehingga diperlukan kehati-hatian guna menghindari potensi konflik. Terkait data sertifikat yang diminta massa aksi, ia menyebut itu merupakan informasi yang dikecualikan karena sudah masuk produk hukum dan wilayah konflik, sehingga baru bisa diperlihatkan di pengadilan.

BPN, kata dia, hanya sebagai mediator dan pencatat administrasi, dan akan meneruskan permasalahan tersebut kepada pimpinan atas, sesuai ketentuan dari Menteri dan Dirjen. Di luar gedung itu, massa masih berdiri, menunggu jawaban yang bukan sekadar diteruskan, tetapi diselesaikan.(red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *