SOFIFI,HR– Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), H. Sarbin Sehe, secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Kamis (19/11/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Bidadari dengan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/011/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Adapun tiga pejabat yang mengemban tugas baru tersebut yakni Muliadi Tutupoho, dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan). Kemudian, Zulkifli Bian, dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dan Dedy Kotambunan, dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Dalam keterangannya usai acara, Sarbin Sehe meminta para pejabat yang baru dikukuhkan untuk segera beradaptasi dengan ritme kerja di unit masing-masing serta memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah.
Ia berharap kehadiran mereka dapat menjadi penggerak perubahan, teladan, dan sumber inspirasi bagi aparatur sipil negara (ASN) di sekitarnya.
Arahan khusus juga diberikan kepada Kepala Dinas Perhubungan agar mendorong penguatan konektivitas antarkawasan di Maluku Utara. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan pembangunan wilayah, menopang pertumbuhan ekonomi daerah, dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Sarbin Sehe menegaskan jabatan dan kewenangan yang melekat pada aparatur pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan publik.
“Jabatan adalah amanah. Kewenangan adalah amanah, dan setiap keputusan yang kita ambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya menutup arahan.
Lebih jauh, Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly dan Wagub Sarbin Sehe menempatkan manajemen talenta sebagai fondasi utama transformasi ASN. Kebijakan ini diarahkan untuk mencetak birokrasi yang profesional, berdaya saing, serta berdampak pada penguatan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kinerja aparatur—sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang didorong Presiden Prabowo.(***)






















