MOROTAI,HR- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Kabupaten Pulau Morotai dipertanyakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin. Pasalnya, pelaksanaan Pilkades di Morotai penuh dengan misteri.
“Saya kira soal Pilkades itu sudah ada regulasinya, tinggal pelaksanaannya, lalu apa yang salah dengan regulasi sehingga Pilkades di Morotai itu seakan-akan ada Monster di dalam pelaksanaan Pilkades sampai-sampai tidak ada kejelasannya,”keluh Mulkan kepada media ini, Senin (25/10).
Dia juga mengatakan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkades di Morotai itu ada hal yang tidak beres dan saling tumpa tindih.
“Sebab teknisnya dilaksanakan oleh panitia kabupaten dan panitia Desa, setelah regulasi menyangkut dengan kepanitiaan itu di tetapkan, baik itu melalui peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah, maka selanjutnya adalah panitia melaksanakan tahapan Pilkades. Tapi dalam tahapan ini, kita dibingungkan entah pelaksanaan itu panitia yang jalankan atau Bupati. Yang melaksanakan tahan Pilkades ini Panitia atau Bupati,? Karena Panitia Kabupaten saja nyaris tidak punya sikap apa-apa,”cetusnya.
Dia menilai dalam tahapan pelaksanaan Pilkades juga terlalu banyak item kegiatan yang tidak semestinya dilakukan\.
“Dalam pelaksanaan Pilkades juga ada banyak hal yang sengaja di tambah-tambah dimana hal itu diluar dari regulasi. Regulasi yang mengatur tentang Pilkades itu tidak mengatur tentang tahapan-tahapan yang dilaksanakan, loh di Morotai di pakai itu, jadi kita Bingung dan menimbulkan dua Indikasi, yang pertama bahwa patut diduga karena Bupati tidak mau melaksanakan Pilkades selama massa jabatannya. Kedua, Bupati tidak paham soal Pilkades,”katanya.
Soal kemandekan pelaksanaan Pilkades, dirinya meminta agar mampuh di jelaskan oleh DPMD Pulau Morotai karena semakin tidak ada kepastian, semakin pula menambah pembiayaan.
“Kami meminta DPMD untuk menjelaskan soal kemandekan pelaksanaan Pilkades di Morotai, kenapa, karena semakin tidak ada kepastian hal itu sangat berimbas pada pembiayaan. Keuangan daerah sudah pasti keluar, terus bagaimana dengan nasib calon kades di Morotai karena tanpa ada kepastian. Jadi panitia kabupaten dan desa harus bisa memastikan kapan pelaksanaan pilkadesnya. Ini harus di sampaikan agar tidak membuat jenuh masyarakat,”pintahnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pulau Morotai, Marwan Sidasi, ketika dikonfirmasi media soal tahapn Pilkades, belum diresponnya hingga berita di dipublis.(lud)
