TERNATE,HR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menerima kunjungan audiensi dari belasan pelaku usaha di lingkup Bandara Udara Sultan Babullah, Ternate, terkait keluhan biaya sewa dan sistem konsesi.
Ketua Komisi II DPRD Ternate, Farijal S Teng mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihak pelaku usaha menyampaikan kesulitan terkait penetapan harga sewa lapak atau bangunan di area bandara yang dinilai cukup tinggi.
Katanya, harga sewa tersebut bervariasi tergantung pada luas bangunan dan fasilitas, seperti adanya penggunaan AC.
“Pelaku usaha mengeluhkan biaya sewa yang dapat mencapai hingga Rp24 juta per tahun untuk kategori bangunan tertentu, sementara untuk yang tidak menggunakan AC, biaya sewa berkisar antara Rp2 juta hingga Rp7 juta per bulan, disesuaikan dengan luasan lapak,” jelasnya, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, selain masalah sewa, para pelaku usaha juga menyoroti sistem konsesi 5 persen dari total pendapatan yang diatur dalam kerja sama dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sultan Babullah Ternate. Para pelaku usaha merasa keberatan dengan besaran konsesi tersebut, mengingat pendapatan mereka dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Menanggapi keluhan tersebut, Farijal menyatakan akan bertindak sebagai jembatan bagi para pelaku usaha untuk berkoordinasi dengan pihak UPBU Sultan Babullah.
“DPRD berencana mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak UPBU Sultan Babullah serta melibatkan komisi terkait untuk mencari titik temu dan solusi terbaik, mengingat penurunan pendapatan pelaku usaha yang tidak sebanding dengan kewajiban bayar yang ditetapkan,” pungkasnya.(nty)
